Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.
Sikap itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Aksi Rakyat Kaltim (Fraksi Kaltim) di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa 11 November 2025 malam.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga perwakilan kabupaten/kota.
Dalam pertemuan itu, seluruh pihak sepakat menolak pemangkasan DBH karena dinilai mengancam kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami bersatu menolak pemangkasan Dana Bagi Hasil. Kaltim berhak mendapatkan porsi sesuai undang-undang, tanpa pengurangan sepihak dari pusat,” tegas Ananda.
Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dana itu dipotong, bukan hanya pembangunan yang terganggu, tapi roda ekonomi masyarakat juga ikut melambat,” ujarnya.
DPRD Kaltim bersama Fraksi Kaltim sepakat membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyusun langkah strategis. Hasil RDP akan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk penegasan sikap daerah agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.
“Kami sudah sepakat bergerak bersama. DPRD mendukung penuh aspirasi masyarakat dan akan berkoordinasi dengan gubernur untuk mendorong peninjauan ulang ke pusat,” jelas Ananda.
Meski APBN 2026 telah disahkan, DPRD memastikan upaya politik dan komunikasi tetap ditempuh melalui sinergi lintas lembaga, termasuk dengan anggota DPR RI asal Kaltim.
“Langkah ini tidak bisa dijalankan sendiri. Harus ada sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” tegas politisi PDIP tersebut.
DPRD Kaltim diberi waktu satu minggu untuk menyusun strategi lanjutan bersama gubernur. Dalam prosesnya, DPRD kabupaten/kota juga akan dilibatkan karena dampak pemangkasan DBH turut dirasakan hingga ke daerah.
“Kami juga berkoordinasi dengan DPRD Kota Samarinda. Semua sepakat untuk berjuang menjaga hak keuangan daerah,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
