DPRD Samarinda Dorong Sinergi Lintas Sektor dalam Pencegahan TBC dan HIV/AIDS
Penulis: Muhammad Riduan
6 jam yang lalu | 0 views
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie saat foto bersama usai sosialisasi Raperda Pencegahan dan Penanggulangan TBC dan HIV/AIDS.(Presisi.co/Muhammad Riduan)
Samarinda, Presisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terus memperkuat langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS.
Melalui sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang Pencegahan dan Penanggulangan TBC dan HIV/AIDS, Komisi IV DPRD Samarinda menggali berbagai masukan dari masyarakat untuk sempurnakan regulasi itu.
Kegiatan berlangsung di Jalan Rambutan Nomor 8, Gang Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, pada Senin 3 November 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam menyerap dinamika dan kebutuhan masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan nantinya dapat menjangkau semua lapisan.
“Kita menggali informasi yang ada di masyarakat agar hasil produk hukum ini benar-benar bisa menjangkau semua pihak,” ucapnya saat diwawancarai.
Menurutnya, salah satu fokus utama dalam raperda ini adalah mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dengan instansi vertikal seperti Kementerian Agama maupun pihak swasta, guna memperluas jangkauan program skrining dan pencegahan dini terhadap TBC dan HIV/AIDS.
“Tujuannya agar penyebaran bisa ditekan dan penanganan pasien lebih maksimal,” jelasnya.
Novan juga menekankan pentingnya dukungan dari sektor swasta dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi para karyawannya, salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau kemitraan dengan lembaga jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.
“Kita juga mendorong pihak swasta agar bisa memberikan perlindungan bagi karyawannya melalui dana internal mereka. Semua pihak harus terlibat agar penyebaran bisa ditekan,” tambahnya.
Politisi Golkar tersebut juga tengah mempersiapkan dasar hukum yang kuat sebelum melakukan kerja sama lintas lembaga.
“Kita akan dorong kerja sama dengan BPJS. Tapi sebelum itu, kita bereskan dulu regulasinya agar setiap langkah yang diambil sesuai koridor hukum,” tegasnya. (*)