Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, merespons rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang ingin menormalisasi dan melakukan pengerukan Sungai Mahakam sebagai solusi banjir di Samarinda.
Meski memiliki pandangan berbeda, Andi menegaskan tetap menghargai dan mendukung setiap upaya pemerintah provinsi dalam menanggulangi banjir di ibu kota Kaltim itu.
Menurut Andi, pengerukan Sungai Mahakam sepanjang 980 kilometer bukan langkah yang efektif untuk mengatasi banjir di Samarinda.
Ia menilai, program tersebut berpotensi menyedot anggaran dalam jumlah besar tanpa menjawab akar persoalan banjir di wilayah perkotaan.
“Kalau konteksnya penanggulangan banjir, pasti ada pengaruhnya, tapi butuh dana luar biasa—bahkan bisa lebih dari Rp5 triliun. Kalau Sungai Karang Mumus yang dikeruk, saya sangat setuju karena itu prioritas dan datanya sudah ada di provinsi,” ujar Andi kepada wartawan, Selasa malam 28 Oktober 2025.
Andi mengaku belum ada koordinasi langsung antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait rencana normalisasi yang dibahas Gubernur saat berkunjung ke Kementerian Perhubungan pekan lalu.
Andi Harun menyebut, informasi tersebut justru diketahui melalui pemberitaan media.
“Belum ada komunikasi resmi. Saya juga hanya menontonnya lewat berita. Tapi tentu kami berterima kasih kepada Pak Gubernur atau siapa saja yang punya niat baik membantu pengendalian banjir Samarinda,” katanya.
Meski berbeda pandangan, Andi menegaskan koordinasi teknis antara Pemkot dan Pemprov tetap berjalan. Namun ia berharap pembahasan ke depan lebih fokus pada substansi agar perencanaan dapat disinkronkan.
“Saya tidak tahu apa yang menjadi substansi pembahasan Pak Gubernur di Kemenhub. Tapi kalau beliau butuh data, semuanya lengkap. DED seluruh program pengendalian banjir sudah kami miliki. Kendalanya hanya dana,” tegasnya.
Dari hasil kajian bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV dan Kementerian PUPR, Andi menambahkan bahwa Sungai Karang Mumus beserta anak sungainya merupakan wilayah prioritas dalam penanganan banjir Samarinda.
“Kalau soal banjir, pengerukan Mahakam bukan solusi utama. Kecuali untuk pelayaran, saya mendukung seribu persen. Tapi untuk banjir, ada program yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Program pengendalian banjir yang telah disusun Pemkot Samarinda antara lain pembangunan pintu air di Jembatan 1 Sungai Karang Mumus, peningkatan kapasitas pompa air, optimalisasi Waduk Lempake yang mengalami sedimentasi sekitar 800 ribu meter kubik, serta revitalisasi jaringan drainase kota untuk mengatasi rob akibat pasang surut air.
“Datanya lengkap dan siap kami serahkan kapan saja. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu hormat dan loyal,” tambahnya.
Terlepas dari perbedaan pandangan itu, Andi menyampaikan kabar baik bahwa perjuangan penanganan banjir Samarinda mulai menunjukkan hasil. Ia mengatakan, usulan tersebut telah mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Saya mendapat pesan dari anggota DPR RI asal Kaltim, Gerardus Budisatrio Djiwandono, bahwa Samarinda diprioritaskan untuk anggaran tahun 2026. Ini bukti perjuangan kita bersama tidak sia-sia,” ungkapnya.
Andi menegaskan, seluruh pihak baik pemerintah kota, provinsi, maupun pusat perlu bekerja bersama untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Samarinda.
“Niat baik Pak Gubernur tentu kami apresiasi. Kita sadar, tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan banjir membutuhkan sinergi antara Pemkot, Pemprov, PUPR, dan DPR RI,” pungkasnya.
