Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Barat dalam rangka membahas penguatan sinergi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltim, Kantor Gubernur di Samarinda, Rabu 22 Oktober 2025, dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar di Kutai Barat, terutama akses jalan yang menghubungkan daerah ke Mahakam Ulu.
“Saya baru kembali dari Kutai Barat dan meninjau langsung jalur Kubar–Mahakam Ulu. Progresnya sudah 45 persen. Target kita, akhir 2025 kerusakan jalan hanya tersisa 20 hingga 30 persen, dan akan tuntas pada 2027,” ujar Seno Aji.
Dalam bidang pendidikan, Seno memaparkan program Gratispol yang menjadi prioritas dalam RPJMD Kaltim. Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Kaltim.
“Tahun ini kami sudah bantu UKT untuk mahasiswa semester satu di 52 kampus negeri dan swasta. Mulai 2026, biaya UKT untuk semester 1 sampai 8 akan ditanggung pemerintah,” ungkapnya.
Untuk mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim, Pemprov tetap menyalurkan beasiswa, namun difokuskan pada jurusan strategis seperti kedokteran dan pendidikan dengan pola ikatan dinas.
“Kami ingin mereka kembali dan mengabdi di Kaltim setelah lulus,” tambahnya.
Seno juga menyoroti minimnya tenaga medis di Kaltim, termasuk di Kutai Barat. Menurutnya, saat ini Kaltim kekurangan sekitar 1.200 dokter dan tenaga kesehatan.
Sebagai langkah konkret, Pemprov berencana membangun rumah sakit tipe B di Kutai Barat pada 2026, dengan syarat Pemkab Kutai Barat dapat menyiapkan lahan hibah.
“Lokasi yang ideal ada di Kecamatan Tering karena strategis dan mudah dijangkau dari Mahakam Ulu dan Barong Tongkok,” jelas Seno.
Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, mengapresiasi respons Pemprov Kaltim dalam mendukung pembangunan di daerahnya. Ia berharap kebijakan beasiswa daerah bisa lebih terarah sesuai kebutuhan pembangunan lokal.
“Banyak anak kami kuliah di luar daerah, tapi setelah lulus tidak bisa berkontribusi karena bidang keahliannya tidak sesuai kebutuhan. Kami harap ke depan beasiswa diarahkan ke jurusan seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian,” kata Ridwai.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam merumuskan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (*)
Editor: Redaksi
