Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk tidak bergantung sepenuhnya pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi menghadapi penurunan transfer pusat.
Ia menyatakan bahwa pengurangan DBH telah berdampak langsung pada penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Semua daerah terdampak. Oleh karena itu, saya minta agar tidak berpangku tangan. Kita harus mulai serius meningkatkan PAD,” tegas Seno Aji Senin 13 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, meskipun Kementerian Keuangan telah berjanji akan menyalurkan tambahan DBH pada kuartal pertama 2026 diperkirakan cair Februari atau Maret pemerintah daerah tetap perlu mengambil langkah antisipatif sejak dini.
Terkait kekurangan bayar DBH dari tahun sebelumnya, Pemprov Kaltim menurutnya telah menindaklanjuti dengan penagihan ke pusat.
“InsyaAllah, November ini akan ada pencairan lagi sekitar Rp1,1 triliun,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa PAD di Kaltim tahun ini masih mengalami defisit sekitar Rp3 triliun.
Sebingga evaluasi dan pemantauan terus dilakukan untuk menutup kekurangan tersebut.
Menjawab kondisi serupa yang dialami oleh kabupaten/kota, Seno menyebut Pemprov telah mengalokasikan bantuan keuangan.
Namun, ia menekankan bahwa situasi keuangan secara umum mengalami penurunan, sehingga daerah perlu proaktif mencari solusi.
“Kondisinya tidak hanya dialami provinsi. Kabupaten dan kota juga terdampak, jadi perlu ada kerja sama dan inovasi dalam peningkatan PAD,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim berencana menggelar diskusi lintas pemerintah daerah untuk mengidentifikasi program yang dapat disinergikan guna efisiensi anggaran. (*)
Editor: Redaksi
“Kita akan bahas kegiatan mana saja yang bisa digabung antara provinsi dan kabupaten/kota agar lebih efektif,” pungkasnya.
