Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan mengalami penurunan drastis dalam alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total dana yang akan diterima Kaltim hanya sebesar Rp2,495 triliun merosot hingga lebih dari 75 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp7,136 triliun.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, membenarkan isu penurunan ini dan menyebutnya sebagai ancaman serius bagi kondisi fiskal daerah.
“Kita sudah mendengar informasi dari pusat bahwa dana TKD untuk tahun 2026 kemungkinan hanya di bawah 25 persen dari tahun ini. Kalau kami hitung, sekitar Rp2,4 sampai Rp2,5 triliun saja,” kata Seno Aji saat ditemui di Samarinda, Senin 6 Oktober 2025.
Rincian Dana TKD 2026: Turun di Semua Pos
Dalam dokumen DJPK tersebut, rincian dana TKD untuk Kaltim di tahun 2026 terdiri atas:
• Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak: Rp317,350 miliar
• PPh: Rp140,836 miliar
• PBB: Rp176,496 miliar
• Cukai Hasil Tembakau: Rp16,945 juta
• DBH Sumber Daya Alam: Rp1,301 triliun
• Minerba: Rp1,194 triliun
• Migas: Rp48,849 miliar
• Dana Reboisasi: Rp51,170 miliar
• IIUPH/PSDH: Rp7 miliar
• Sawit: Rp10,686 miliar
• Dana Alokasi Umum (DAU): Rp866,618 miliar
Total keseluruhan TKD (Transfer Umum): Rp2,495 triliun
Sebagai perbandingan, pada 2025, Kaltim menerima dana TKD sebesar Rp7,136 triliun, terdiri dari:
• DBH Pajak: Rp962,363 miliar
• DBH SDA: Rp5,088 triliun
• DAU: Rp1,068 triliun
Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Advokasi
Penurunan drastis ini disebut Seno Aji akan berdampak langsung pada program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kaltim.
“Ini sangat memberatkan. Kami akan berjuang ke pusat untuk mencari solusi. Gubernur sudah dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan hari ini, untuk menyampaikan langsung keresahan kami,” ujarnya.
Pertemuan antara Gubernur Kaltim dan Menteri Keuangan yang dijuluki “koboi anggaran” itu diharapkan dapat membuka ruang negosiasi untuk mempertahankan porsi dana transfer yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam tersebut.
