Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi menetapkan empat direktur utama (dirut) baru untuk memimpin sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kaltim.
Keputusan ini berlaku untuk masa jabatan lima tahun ke depan dan diumumkan melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim, Jumat 12 September 2025.
Penetapan tertuang dalam Pengumuman Nomor 500/19681/EK, yang ditegaskan sebagai keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
“Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan kepada pihak yang berkepentingan,” bunyi surat resmi yang ditandatangani pada 11 September 2025 itu.
Ini Daftar Dirut Baru BUMD Kaltim:
1. Muhammad Iqbal – Dirut PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim (menggantikan Edy Kurniawan)
2. Siti Hamnah Hasan – Dirut PT Ketenagalistrikan Kaltim
3. Widyasmoro Eko Prawito – Dirut PD Sylva Kaltim Sejahtera
4. Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim – Petahana, kembali menjabat sebagai Dirut PT Kaltim Melati Bhakti Satya
Penunjukan ini merupakan hasil seleksi yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari seleksi administrasi hingga wawancara langsung dengan gubernur selaku pemegang saham utama.
“Seluruh penetapan ini sudah melalui prosedur seleksi dan tahapan wawancara akhir,” tulis keterangan dalam pengumuman.
Anggota Tim Seleksi, John Presli, menyebutkan bahwa proses penunjukan direktur lainnya, seperti posisi direktur di bawah dirut, masih dalam tahap finalisasi.
“Belum ada (penetapan direktur), sedang berproses di Gubernur. Tunggu saja ya,” katanya saat dikonfirmasi.
Diharapkan, dengan penunjukan para pimpinan baru ini, BUMD di Kaltim dapat meningkatkan kinerja serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apalagi, sejumlah perusahaan daerah selama ini menghadapi tantangan dalam tata kelola, efektivitas bisnis, dan akuntabilitas publik.
Penunjukan kembali Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim sebagai Dirut PT Kaltim Melati Bhakti Satya juga menjadi penanda bahwa Pemprov tetap membuka ruang keberlanjutan kepemimpinan, terutama bagi BUMD yang dinilai membutuhkan stabilitas dalam menjalankan program kerja.
Dengan formasi baru ini, Pemprov Kaltim menargetkan BUMD dapat semakin profesional, efisien, dan mendukung langsung berbagai program pembangunan daerah ke depan. (*)
Editor: Redaksi
