Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda secara resmi meluncurkan program pembagian buku LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) atau LKS dan bantuan perlengkapan sekolah untuk jenjang SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2025. Acara launching digelar di SD Negeri 017 Palaran, Senin 14 Juli 2025.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah konkret Pemkot dalam merespons keluhan masyarakat terkait biaya tambahan pendidikan, khususnya pembelian buku LKS.
“Hari ini kita melakukan simbolisasi pembagian buku LKPD kepada siswa. Di SD ada tujuh paket, di SMP ada sepuluh. Ini adalah bentuk respon Pemkot Samarinda terhadap keluhan pembelian buku yang selama ini dibebankan kepada siswa, baik dari penerbit maupun melalui fotokopi,” ungkapnya saat diwawancarai.
Andi Harun menjelaskan bahwa Pemkot sempat mempertimbangkan opsi membeli langsung dari penerbit. Namun, setelah dilakukan penghitungan, pembelian dari penerbit membutuhkan anggaran hingga Rp82 miliar. Sementara jika dicetak sendiri oleh pemerintah dengan konsep yang disusun para guru, biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp16 miliar.
“Kita bisa menghemat kurah lebih dari Rp70 miliar. Ini menjadi contoh bahwa kita bisa menghadirkan buku berkualitas tanpa harus bergantung pada penerbit. Guru-guru kita punya kemampuan menyusun konsep bukunya,” jelasnya.
Saat disinggung awak media Presisi.co mengenai apakah diperbolehkan untuk melakukan pencetakan sendiri. Andi Harun dengan tegas menyetakan bahwa hal tersebut tentu saja boleh untuk dilaksanakan.
"Pengadaan buku boleh. Selama ini kan kita hanya terlalu manja kan, selalu mau mudahnya membeli buku. buku, membeli buku, membeli buku, padahal kita bisa cetak sendiri kan," ucapnya.
Selain buku, Pemkot juga menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Menurut Andi Harun, bantuan bersifat selektif agar tidak menciptakan ketergantungan yang justru tidak produktif.
“Kita tidak bisa memakai prinsip charity secara menyeluruh. Kita dahulukan yang benar-benar tidak mampu. Bahkan kalau perlu, yang mampu bisa mensubsidi yang tidak mampu. Ini bentuk keadilan sosial yang kita dorong,” tambah mantan Anggota DPRD Kaltim itu.
Lokasi pelaksanaan launching di Palaran dipilih bukan tanpa alasan. Andi Harun menginginkan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di wilayah pinggiran kota, agar perhatian lebih juga diberikan kepada sekolah-sekolah yang belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas layak.
“Biasanya launching kegiatan seperti ini dipilihkan sekolah yang sudah bagus. Tapi saya ingin melihat langsung kondisi sekolah yang jauh dari pusat kota. Ternyata di SD 017 Palaran ini masih ada bangunan kayu dan halaman yang belum standar. Maka tahun ini akan disiapkan DED-nya dan tahun depan dibangun,” tegasnya.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda dalam mewujudkan pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan efisien secara anggaran sekaligus menjadikan pendidikan sebagai investasi utama dalam pembangunan manusia. (*)
Editor: Redaksi
