Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda, persoalan banjir kembali disorot sebagai masalah yang belum tertangani secara tuntas.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, menegaskan bahwa banjir harus menjadi prioritas utama setelah selesainya berbagai proyek strategis kota.
“Infrastruktur kita luar biasa. Terowongan 300 meter sudah dibangun, kawasan Pasar Pagi sepanjang 400 meter ditata ulang, dan masih banyak lagi. Tapi satu hal mendasar yang belum selesai: banjir,” kata Giaz, Jumat 6 Juni 2025.
Menurutnya, sebaik apa pun kemajuan pembangunan, tidak akan terasa maksimal bila masyarakat masih rutin menghadapi banjir setiap musim hujan.
Giaz menilai kondisi ini sebagai “PR tahunan” yang seharusnya sudah masuk dalam skala prioritas pemerintah provinsi.
“Banjir bukan isu baru, tapi dampaknya makin kompleks. Rumah rusak, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan potensi penyakit meningkat. Ini sudah cukup jadi alarm untuk alihkan fokus anggaran ke persoalan ini,” ujarnya.
Giaz pun meminta Pemerintah Provinsi Kaltim menyusun strategi jangka panjang yang konkret dan terukur.
Ia menyebut bahwa penanganan banjir tidak cukup dengan proyek sesaat, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang mencakup pembangunan drainase terpadu, normalisasi sungai, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Selama ini penanganan banjir masih bersifat tambal sulam. Kita butuh pendekatan menyeluruh dan lintas sektor. Jangan tunggu sampai semua proyek selesai baru ingat banjir. Harus paralel,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD siap mendorong dan mengawal alokasi anggaran untuk program-program penanganan banjir, termasuk kolaborasi lintas institusi antara Pemprov, Pemkot Samarinda, dan instansi teknis seperti Dinas PUPR.
“Kalau kita berhasil tangani banjir, maka separuh masalah utama di Samarinda selesai. Infrastrukturnya sudah ada, tinggal pastikan kota ini bisa benar-benar nyaman dan aman untuk warganya,” tutup Giaz.
