Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengupayakan pengelolaan Sungai Mahakam secara mandiri.
Meski kewenangan itu dimungkinkan secara regulasi, hingga kini rencana tersebut belum mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim masih memperjuangkan agar pemerintah provinsi diberi kewenangan resmi untuk mengelola sungai strategis tersebut.
“Dalam ketentuannya, sebenarnya ada peluang bagi pemerintah provinsi untuk mengelola Sungai Mahakam. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu persetujuan dari Kemenhub,” ujarnya, saat dikonfirmasi ulang pada Rabu 1 Oktober 2025.
Sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat, Pemprov Kaltim mulai mengambil langkah alternatif dengan mengoptimalkan aset-aset daerah yang berada di sepanjang bantaran Sungai Mahakam.
Salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas tambat kapal seperti tiang dolphin untuk mendukung layanan jasa pelabuhan.
“Dari situ kita bisa memperoleh retribusi jasa, yang menjadi sumber pendapatan asli daerah,” kata Sri.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Pemprov Kaltim untuk menggarap potensi ekonomi Sungai Mahakam, sekaligus memperkuat posisi dalam memperjuangkan kewenangan pengelolaan.
“Selagi menunggu, kami tetap memaksimalkan pemanfaatan aset yang sudah ada,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
