Penulis: M Yahya
Tenggarong, Presisi.co - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) terus melanjutkan program revitalisasi dan optimalisasi posyandu sesuai dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, karena keterbatasan anggaran dan waktu, pembangunan difokuskan pada wilayah yang padat penduduk dan telah tersedia lahan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa penentuan lokasi pembangunan posyandu tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan skala prioritas yang diarahkan langsung oleh Bupati Kukar.
“Misalnya bayi dan balitanya banyak, kemudian nanti yang padat penduduk seperti itu. Kemudian tersedia tanah, yang penting itu lahan. Kalau belum tersedia, meskipun banyak (kebutuhan), karena di anggaran pembangunan ini tidak ada pembebasan lahan,” ungkap Arianto.
Menurutnya, penyediaan lahan menjadi kunci utama. Oleh karena itu, DPMD Kukar mengandalkan kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk menyiapkan atau menghibahkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan posyandu.
“Jadi ada kolaborasi pemerintah desa yang menyiapkan lahan, ada masyarakat yang menghibahkan lahan, itu yang kita prioritaskan, kita data untuk kita bangun,” jelasnya.
Selain pertimbangan teknis, DPMD Kukar juga memastikan bahwa posyandu yang dibangun mengikuti standar teknis dari Dinas Kesehatan. Hal ini untuk menjamin fungsi posyandu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memadai.
“Tapi yang dibangun oleh DPMD itu posyandu yang kita standarisasi sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Ini kita memang programkan, bagaimana sudah ada di dalam RPJMD, optimalisasi dan revitalisasi posyandu,” tegas Arianto.
Ia menambahkan, dengan total 799 unit posyandu yang tersebar di Kukar, tidak semua bisa langsung dipenuhi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sasaran dengan kunjungan posyandu yang tinggi akan lebih dulu diakomodasi.
“Tapi untuk menemukan mana yang prioritas, mana yang kita dulukan, itu sudah ada kami diarahkan oleh Pak Bupati. Apa yang prioritas? Karena kan 799 ga bisa kita penuhi dalam beberapa tahun karena anggaran, kemudian juga nanti waktu. Untuk prioritas itu biasanya sasaran kunjungan posyandu yang banyak,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
