Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Persoalan fasilitas sekolah negeri di Kalimantan Timur kembali mencuat menjelang masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyoroti potensi kekisruhan jika permasalahan ini tidak segera ditangani secara sistematis.
Hal itu disampaikan Fuad usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan sekolah negeri dan Dinas Pendidikan Kaltim, awal pekan ini.
Dalam forum tersebut, berbagai keluhan disampaikan pihak sekolah, terutama terkait keterbatasan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Setelah kita mengadakan RDP dengan beberapa sekolah negeri dan juga dinas, ya, kita disampaikan ada beberapa kendala-kendala, terutama terkait fasilitas. Sekarang mereka sangat mengeluhkan keterbatasan fasilitas yang dimiliki setiap sekolah,” ujar Fuad, Senin Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa minimnya fasilitas bukan hanya berdampak pada kenyamanan siswa dan guru, tapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran.
Kondisi ruang kelas yang padat, laboratorium tak memadai, hingga kurangnya peralatan praktik menjadi hambatan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
“Jika tidak segera ditangani, ini bisa memicu keresahan saat PPDB. Sekolah-sekolah unggulan bakal diserbu pendaftar, sedangkan sekolah lain justru kekurangan peminat karena dianggap tidak layak,” tambah politisi dari Fraksi Gerindra ini.
Fuad juga menyoroti ketimpangan antara sekolah negeri di pusat kota dan di daerah pinggiran.
Menurutnya, ada jurang kualitas yang cukup lebar antara keduanya, mulai dari infrastruktur, jumlah guru, hingga akses teknologi.
Ia meminta agar Pemerintah Provinsi segera membuat pemetaan kebutuhan sekolah yang lebih adil dan berbasis data.
Selain itu, ia mengingatkan Dinas Pendidikan untuk lebih transparan dalam menyosialisasikan sistem zonasi PPDB.
Setiap tahun, lanjutnya, selalu muncul polemik baru akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan kriteria penerimaan.
“Jangan sampai anak-anak yang sebenarnya layak masuk justru tersingkir hanya karena persoalan teknis atau sistem yang tidak jelas. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pendidikan,” tegas Fuad.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mendorong agar Pemprov serius menangani persoalan ini.
“Termasuk mempercepat realisasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah dan pengadaan alat penunjang pendidikan,” pungkasnya. (*)
