Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Dua Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur (Kaltim), PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim dan PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), berupaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi pengelolaan yang lebih optimal.
Direktur Utama PT MMP Kaltim, Edi Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mereaktivasi sumur idle yang selama ini tidak beroperasi, sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan PAD.
"Kami fokus pada sumur idle, pengembangan biodiesel, serta SPBU. Selain itu, penambahan modal untuk ekspansi bisnis juga menjadi target utama dalam upaya peningkatan PAD," ujarnya pada Selasa, 18 Maret 2025.
Ia menambahkan, hilirisasi sektor migas juga menjadi prioritas agar pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada Participating Interest (PI) 10 persen dari Blok Mahakam.
"PI 10 persen ini berasal dari pelimpahan cadangan minyak dan gas di wilayah produksi masing-masing. Namun, karena produksi menurun dan ada pengembangan dari pihak Pertamina, dividen MMP juga ikut terdampak," jelasnya.
Meskipun demikian, Edi memastikan bahwa pengelolaan PI tetap berjalan. Pada tahun 2024, MMP telah menyetor sekitar Rp78 miliar ke kas daerah. Ke depan, pihaknya akan meningkatkan pendapatan di luar PI, termasuk dari sektor hilirisasi migas seperti pengembangan SPBU.
Sementara itu, Direktur Utama PT BKS, Nidya Listyono, mengakui bahwa pihaknya masih menghadapi kendala hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.
"Saat ini, prioritas kami adalah melakukan pembenahan internal, termasuk memperbaiki SOP dan administrasi perusahaan. Proses audit oleh BPK dan Inspektorat juga sedang berlangsung," ungkapnya kepada awak media.
Pria yang akrab disapa Tio ini menegaskan bahwa BKS tidak hanya akan berfokus pada sektor pertambangan, tetapi juga mulai mengembangkan potensi mineral non-logam sebagai sumber pendapatan baru.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2023, dividen dari kerja sama BKS dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) masih berjalan dengan baik, dengan setoran ke kas daerah mencapai Rp32,4 miliar. Sementara untuk tahun 2024, proses audit masih berlangsung sebelum angka final diumumkan.
"Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk Komisi II DPRD Kaltim, agar rencana bisnis ke depan dapat berjalan optimal dan BKS tidak hanya bergantung pada pendapatan dari MSJ," pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
