Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pengetatan fiskal dari pemerintah pusat, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memaksimalkan potensi aset daerah yang selama ini belum tergarap optimal.
Salah satu langkah yang kini disiapkan adalah pemanfaatan Alur Sungai Mahakam, sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan penambatan kapal.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Yusliando mengatakan kebijakan ini muncul seiring berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang diterima Kaltim pada 2026, dengan nilai pemotongan mencapai sekitar Rp6 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Dengan berkurangnya dana dari pusat, mau tidak mau daerah harus kreatif melihat potensi yang ada. Sungai Mahakam ini sejak lama menjadi jalur vital pelayaran, dan di situ ada peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan,” ujar Yusliando Jumat 16 Januari 2026.
Ia menuturkan, gagasan pemanfaatan jasa tambat kapal di Sungai Mahakam juga sejalan dengan arahan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang mendorong optimalisasi aset strategis daerah agar mampu memberi kontribusi langsung terhadap PAD.
Namun demikian, Yusliando mengakui langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak.
Pengelolaan alur pelayaran Sungai Mahakam selama ini berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Kementerian Perhubungan, serta melibatkan sejumlah operator dan vendor, termasuk Pelindo.
Karena itu, Dishub Kaltim saat ini intensif melakukan koordinasi lintas lembaga agar pemerintah daerah memperoleh ruang dalam skema pengelolaan jasa tambat kapal.
“Kami tidak mengambil alih kewenangan, tapi ingin ada mekanisme yang memungkinkan daerah mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pelayaran yang sangat padat di Sungai Mahakam,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Dishub Kaltim telah menyiapkan rencana pembangunan fasilitas tambat kapal pada 2026 di dua lokasi yang berada di atas lahan milik Pemprov Kaltim, yakni di kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais.
Yusliando menyebut pembangunan akan dilakukan bertahap mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk infrastruktur tersebut.
“Nanti tidak langsung banyak. Kita mulai dari dua lokasi dulu, sambil melihat kemampuan anggaran dan efektivitas pelaksanaannya,” katanya.
Setelah infrastruktur selesai dibangun, pengelolaan jasa tambat direncanakan menggunakan skema kerja sama bisnis ke bisnis.
Pemerintah provinsi akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah, PT Melati Bhakti Satya (MBS), untuk bermitra dengan KSOP.
Targetnya, paling lambat pada 2027 layanan tambat kapal tersebut sudah dapat beroperasi dan mulai memberikan kontribusi terhadap PAD Kaltim.
