Penulis: Rafika
Presisi.co - Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, blak-blakkan siap memberikan kesaksiannya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Ia bahkan siap buka-bukaan bukti yang dimilikinya, yakni rekaman rapat yang bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan migas pelat merah tersebut. Ia mengaku memiliki rekaman saat memimpin rapat di Pertamina.
Oleh sebab itu, Ahok mengaku siap jika Kejaksaan Agung (Kejagung) memintainya keterangan dalam kasus ini.
"Makanya kalau saya, senang kalau Jaksa mau panggil," ujar mantan Komut Pertamina 2019-2024 itu, dilansir dari Suara.com, Minggu (2/3/2024).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu berharap sidang terkait kasus ini dapat digelar secara terbuka agar publik mengetahui isi rekaman rapat yang dimilikinya.
"Saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuman minta Pak Jaksa sidang terbuka di Republik ini," katanya.
Menurutnya, hal itu penting agar publik memahami situasi yang terjadi di Pertamina, termasuk berbagai permasalahan yang pernah ia soroti selama menjabat.
"Saya siap. Saya senang membantu dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam," katanya.
Ahok diangkat sebagai Komut PT Pertamina pada November 2019 oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, pengangkatan Ahok sebagai Komut Pertamina sempat diwarnai pro dan kontra.
Selama di Pertamina, alumni Universitas Trisakti jurusan Teknik Geologi itu mengaku bahwa tugas utamanya bukan mengurus bisnis Pertamina secara langsung, melainkan memastikan tata kelola manajemen berjalan dengan baik.
"Tugas saya bukan mencampuri bisnis Pertamina. Tugas saya mengurusi manajemennya. Beliau [Nicke] yang mengurusi bisnisnya,” beberapa waktu yang lalu.
Sejak awal masa jabatannya, Ahok dikenal vokal mengkritik berbagai permasalahan di tubuh Pertamina. Ia bahkan tak segan mengungkapkan ke publik hambatan yang dialami Pertamina dalam melakukan transformasi perusahaan.
Salah satu permasalahan yang pernah blak-blakkan diungkapnya adalah soal transparansi pengelolaan keuangan perusahaan.
Ia mengeklaim banyak petinggi perusahaan yang tidak melaporkan hasil penggunaan credit card perusahaan. Untuk itu, ia mengusulkan fasilitas mewah yang diterima jajaran direksi dan komisaris sebaiknya ditiadakan agar perusahaan bisa lebih berhemat.
"Kalau berani memakai, ya harus berani buka [laporan belanja]. CC [credit card] itu yang direksi auto debit dari bank setiap ada tagihannya. Tidak jelas. Makanya kalau enggak mau lapor dan jelaskan, iya tutup saja," ujar Ahok pada Kamis (17/6/2021)
Pernyataan ini ia sampaikan lewat dialog bersama WNI di Amerika Serikat di kanal Youtube Amerika Bersatu.
Tak hanya itu, Ahok juga sempat mengatakan struktur perusahaan BUMN yang terlalu kompleks sehingga pengawasan semakin sulit.
Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan karena dianggap tidak lagi efektif dalam mengontrol perusahaan-perusahaan di bawahnya.
"Ini BUMN sudah beranak, cucu, cicit, canggah, seenaknya itu di bawah. Bagi bonus seenaknya. Kami enggak bisa kontrol lagi karena enggak punya orang," ujarnya pada kesempatan tersebut. (*)
Editor: Rafika
