Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co – Pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berhak mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Namun, di Samarinda dan Kalimantan Timur, hak ini belum sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya tenaga pengajar khusus dan keterbatasan fasilitas sekolah inklusi.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan sekolah inklusi di Benua Etam.
“Di Kalimantan Timur sudah ada beberapa sekolah inklusi, tetapi ini perlu terus ditingkatkan. Semua anak, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Nanda sapaannya kepada awak media pada Senin, 4 Oktober 2024.
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, sebanyak 34 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 10 kabupaten/kota, terdiri dari 11 SLB negeri dan 23 SLB swasta. Namun, jumlah ini masih belum mencukupi mengingat jumlah siswa berkebutuhan khusus yang terus bertambah setiap tahunnya.
"Kehadiran sekolah inklusi menjadi alternatif penting untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak ini," ucapnya.
Nanda bilang, dari 170 sekolah inklusi di Samarinda, 160 di antaranya masih mengalami kekurangan tenaga pengajar khusus.
“Kondisi ini jelas menghambat proses pendidikan inklusif. Kita perlu menambah jumlah guru dan melengkapi fasilitas di sekolah inklusi agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar dengan optimal,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Nanda sampaikan saat Alat Kelengkapan Dewan terbentuk, ia akan segera berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kaltim untuk mempersiapkan beberapa langkah strategis komitmen tersebut. Mulai dari dukungan anggaran dan juga peningkatan keterampilan guru pendamping dan penyediaan fasilitas prioritas untuk memperkuat sekolah inklusi di Kaltim.
“Kita akan mendorong dinas terkait untuk menyediakan pelatihan bagi guru-guru pendamping di sekolah inklusi, sehingga mereka lebih siap dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Fasilitas juga harus diperbaiki agar sesuai dengan standar pendidikan inklusif,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kaltim berencana mendorong perguruan tinggi di bidang pendidikan untuk membuka mata kuliah khusus pendidikan inklusif. Hal ini penting untuk menciptakan tenaga pengajar yang terlatih dan paham akan kebutuhan ABK.
“Kami akan membahas masalah ini secara komprehensif, termasuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap tantangan yang dihadapi sekolah inklusi di Kalimantan Timur. Semua ini demi meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yang juga akan membantu mengurangi stigma terhadap disabilitas serta mendorong integrasi sosial yang lebih baik,” pungkas Ananda.
Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, kebutuhan pendidikan inklusi di Kalimantan Timur bisa terpenuhi, memberikan hak yang setara bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. (*)
Editor: Redaksi
