Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menilai bahwa kinerja koperasi di Indonesia saat ini masih belum mencerminkan cita-cita ekonomi gotong royong sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
Meskipun jumlah koperasi aktif tercatat sebanyak 131.617 unit dengan 29,8 juta anggota dan total aset mencapai Rp298 triliun, angka ini dinilai belum ideal bagi negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar ekonomi.
“Kalau kita negara Pancasila, nilai itu harusnya jauh lebih besar lagi,” ujar Budi Arie dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK di Plenary Hall, Convention Center Samarinda, Selasa 8 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Budi menekankan pentingnya menjadikan koperasi sebagai kendaraan utama untuk pemerataan ekonomi berbasis komunitas.
Ia secara khusus mendorong peran aktif kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memperkuat koperasi dari level desa hingga nasional.
Budi mengungkapkan bahwa hampir setengah dari anggota koperasi di Indonesia adalah perempuan mencapai 49
persen.
Namun, keterwakilan perempuan dalam posisi strategis masih rendah. Hanya 20 persen yang menduduki posisi manajerial tingkat atas dan 22 persen di tingkat menengah.
“Perempuan sudah menjadi kekuatan utama koperasi. Tapi kita perlu dorong mereka jadi pengambil keputusan juga,” tegasnya.
Menurut Budi, lebih dari 10 ribu koperasi perempuan aktif saat ini, dengan konsentrasi terbanyak berada di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam konteks ini, ia mendorong PKK untuk menjadi mitra kunci dalam pemberdayaan koperasi berbasis keluarga dan desa.
Budi juga menyuarakan dukungannya terhadap program Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Program ini diharapkan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat, terutama perempuan, dalam struktur koperasi desa.
“Saya yakin Kopdes ini bisa memberikan manfaat langsung bagi ibu-ibu di daerah. Perempuan adalah motor ekonomi desa,” katanya.
Selain aspek kelembagaan, Budi juga mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi tidak bisa lepas dari nilai-nilai dasar seperti gotong royong, keterbukaan, tanggung jawab, dan kejujuran. Ia menggarisbawahi pentingnya membangun koperasi dari kesadaran kolektif, bukan hanya pembentukan administratif.
“Prinsip koperasi harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi. Di sinilah peran kader PKK sangat penting untuk mengawal transparansi dan profesionalisme,” pungkasnya.
Ia menutup sambutannya dengan ajakan agar gerakan koperasi tidak hanya menjadi program ekonomi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap warisan perjuangan para pendiri bangsa. (*)
Editor: Redaksi
