Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Program pendidikan gratis bagi mahasiswa melalui skema Gratispol yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai catatan kritis dari DPRD Kaltim.
Komisi IV DPRD yang membidangi sektor pendidikan mengingatkan agar dukungan dana dari pemerintah tidak sampai membatasi kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa independensi kampus harus tetap dijaga, termasuk daya kritis akademisi terhadap kebijakan pemerintah.
“Rektor, pimpinan perguruan tinggi, dosen harus tetap menjaga posisi kritis akademis. Program Gratispol tidak boleh membungkam suara akademik terhadap kebijakan pemerintah,” tegas Darlis, Rabu 2 Juli 2025.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, dukungan anggaran dari pemerintah provinsi seharusnya menjadi sarana pemberdayaan, bukan alat kontrol terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat di dunia kampus.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Darlis, berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program pendidikan gratis ini agar tepat sasaran, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dunia pendidikan, termasuk kebebasan mimbar akademik.
“Jangan sampai karena ada dana dari pemerintah, kampus kehilangan daya kritis terhadap kebijakan publik. Pendidikan harus tetap menjadi ruang berpikir bebas,” ujarnya.
Seperti diketahui, program Gratispol merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang salah satu fokusnya adalah pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa Kaltim. (*)
Editor: Redaksi
