Penulis: Rafika
Samarinda, Presisi.co - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur menggelar sosialisasi bertajuk "Peran Media dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024" di Setiap Hari Coffee, Jalan Ir. Juanda, Samarinda, Sabtu (13/7/2024) malam.
Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni mantan komisioner Bawaslu Ebin Marwi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim Abdurahman Amin, dan Editor Tribun Kaltim Muhammad Fachri Ramadhani.
Di hadapan puluhan awak media, Ebin Marwi menyoroti praktik mahar politik yang rawan terjadi di masa-masa pencalonan kandidat kepala daerah. Oleh sebab itu, ia menyebut angle berita yang paling penting pada saat ini ialah mengawal pencalonan.
“Pencalonan yang marabahaya adalah mahar politik yang nyaris tidak bisa disentuh oleh Bawaslu karena kewenangan yang diberikan tidak sampai untuk mengungkap case mahar politik,” ujarnya.
Ebin Marwi juga menyinggung rawannya penyalahgunaan wewenang di Kaltim. Sebabnya, sembilan kabupaten/kota di Kaltim saat ini diduduki oleh petahana yang akan kembali mengikuti kontestasi Pilwalkot atau Pilbup.
“Khususnya ASN daerah yang paling rentan dipolitisi. Kemudian program atau kegiatan terselubung yang dikampanyekan oleh petahana-petahana,” papar Ebin.
Abdurrahman Amin, Ketua PWI Kaltim, menyoroti pentingnya kemerdekaan pers yang bertanggung jawab di masa-masa Pilkada. Menurutnya, indikator pertama pers berkualitas adalah kebebasan atau kemerdekaannya.
“Semakin dia independen dalam menghasilkan sebuah karya, semakin berkualitas pers itu,” ucapnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa individu-individu yang menggeluti profesi jurnalis semestinya memiliki dan memperjuangkan intelektualitas serta moralitas. Menurutnya, intelektualitas dan moralitas wartawan adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.
"Wartawan yang hanya menonjolkan intelektualitasnya akan mudah terbawa arus politik, tetapi wartawan yang hanya menonjolkan moralitas tanpa kualitas dia menyesatkan masyarakat,” ujar Abdurahman Amin.
Sementara itu, Fachri sebagai perwakilan pelaku industri media memaparkan peran penting media dalam pengawasan Pilkada 2024. Ia menguraikan fungsi media yang paling penting adalah menyajikan hal-hal yang bersifat fakta kepada publik.
“Yang bisa pers lakukan secara ideal adalah bagaimana kita menggerogoti PKPU nomor 8 tahun 2024, UU kepemiluan, juknis penyelenggaraan pemilu, dan menghadapi isu-isu pencalonan,” tuturnya. (*)
Editor: Redaksi
