Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan kinerja anggota dewan terpilih.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kamis 13 November 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kaltim bekerja sama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, turut hadir sebagai mitra kerja Bawaslu dalam memperkuat konsolidasi demokrasi di daerah.
Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal dan menilai sejauh mana kinerja para wakil rakyat yang telah mereka pilih pada pemilu sebelumnya.
“Kami ingin membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui apakah kinerja anggota dewan terpilih sudah sejalan dengan harapan publik atau belum,” ujar Hari usai kegiatan.
Hari menambahkan, Bawaslu juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh politik, akademisi, hingga mahasiswa, agar proses demokrasi berjalan lebih terbuka dan partisipatif.
Kegiatan bertema ‘Optimalisasi Peran Komisi II DPR RI dalam Konsolidasi Demokrasi’ itu turut menjadi forum bagi Komisi II untuk menjaring aspirasi publik, khususnya terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
“Kegiatan ini juga menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan persoalan yang berkaitan dengan kewenangan Komisi II DPR RI,” kata Hari.
Ia menegaskan, peran Bawaslu tidak hanya sebatas pada pengawasan saat pemilu berlangsung, tetapi juga menjaga agar nilai-nilai demokrasi tetap hidup di tengah masyarakat.
“Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Tugas kita adalah memastikan nilai-nilai demokrasi terus dijalankan oleh para pemimpin yang telah dipilih rakyat,” tegasnya.
Bawaslu Kaltim berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa di masa mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan transparan. (*)
Editor: Redaksi
