Penulis: Rafika
Samarinda, Presisi.co - Keputusan penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, yang melakukan rotasi 8 kepala dinas di lingkungan Pemprov Kaltim pada 21 Maret 2024 kemarin menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Meski begitu, Denny Ruslan selaku Administrator Utama Komite Transparansi Pembangunan (KTP) mendukung penuh langkah yang diambil Akmal Malik.
Selain dirinya, Denny mengeklaim Laskar Kebangkitan Kutai, Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi, Himpunan Mahasiswa Kaltim, Pemuda Dayak Bersatu, KNPI Kaltim, Kosgoro 1957 Kaltim dan Lembaga Keroan Kutai yang tergabung dalam gerakan Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara juga mendukung manuver pria kelahiran Pulau Punjung itu.
“Pada dasarnya Pj itu melihat ada kinerja ASN yang menurun. Apalagi jelang tutup tahun kemarin, dalam tanda kutip, penggiat anti korupsi itu melihat banyak ASN yang bergerak menghabiskan anggaran. Berangkat terus, tidak ada di kantor. Masyarakat mau berurusan susah,” kata Denny Ruslan kepada awak media, Sabtu (30/3/2024).
“Hingga akhirnya kami (Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara) meminta kalu memang kerja mereka itu tidak baik. Pj jangan membiarkan Pj harus bersikap. Kita ingin dengan yang ada Pj ini bisa membenahi,” katanya lagi.
Denny menegaskan bahwa kelompok Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara telah menyampaikan sikapnya dalam aksi damai pada Senin (25/3/2024) kemarin.
“Kalau kami ini netral saja. Tidak ada kepentingan politik dan mungkin yang kemarin kontra (menolak kebijakan Pj Gubernur) itu mereka yang memiliki kepentingan politik,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Denny menilai langkah Pj Gubernur untuk bertindak tegas dan membenahi kinerja ASN sudah tepat. Ia berharap dengan adanya rotasi tersebut kinerja ASN akan semakin meningkat.
“Jangan sampai ada pemikiran karena Pj ini sementara terus terjadi pembiaran. Itu ga bisa. Jadi kami mendesak, kalau itu (ASN) kinerjanya negatif silahkan diperbaiki. Tidak ada masalah di rotasi apalagi tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan untuk menyokong IKN,” tekannya.
Menyoal penolakan yang datang dari sejumlah pihak, Denny mengatakan hal itu bisa membuat Akmal Malik merasa serba salah. Di satu sisi, dia ingin melakukan perubahan dan perbaikan kinerja ASN. Di sisi lain, dia tidak ingin menimbulkan kegaduhan dan polemik di tengah masyarakat.
“Adanya penolakan kemarin itu tentu saja membuat Pj merasa serba salah. Padahal keberadaan Pj pada prinsipnya untuk kepentingan masyarakat. Jangan karena adanya mutasi, mereka yang nyaman kemarin duduk di jabatan tertentu itu tidak memikirkan masyarakat dan berleha-leha. Kami kritisi Pj agar jangan ragu ambil sikap,” tekannya lagi.
Di sisi lain, Denny tak menampik bahwa di Bumi Etam belum terdapat perubahan yang signifikan selama Akmal Malik menjabat sejak Oktober 2023 lalu. Menurutnya, hal tersebut salah satunya dipicu oleh banyaknya ASN di lingkup Pemprov Kaltim yang berleha-leha lantaran keosongan pimpinan definitif.
“Jadi ini kesempatan baik agar Pj bisa memperlihatkan kemampuannya. Karena kita tau Pj ini bukan orang sembarangan. Beliau ini dirjen otda. Pernah jadi Pj di Sulawesi Barat. Jadi kalau dia hanya datang untuk mempersiapkan pilkada aja, enggak ada langkah untuk masyarakat, maka tidak perlu ada Pj kalau cuman begitu,” jelasnya.
Terakhir, dirinya menegaskan bahwa dukungannya terhadap manuver Pj Gubernur Akmal Malik tidak bernuansa politis, melainkan semata-mata hanya karena ingin mendukung kemajuan daerah, khususnya Kaltim, dan demi kebaikan masyarakat luas.
“Sekali lagi kami tidak ada kepentingan politik. Kami juga bukan bagian dari orang-orang yang akan maju. Hanya mendukung kerja pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (*)
