Penulis: Redaksi Presisi
Tenggarong, Presisi.co - Selaras dengan program yang tengah digalakkan oleh Bank Indonesia (BI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan penggunaan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, tak henti-hentinya mendorong penggunaan QRIS dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan senantiasa membantu BI dalam melakukan sosialisasi terhadap penggunaan sistem pembayaran secara digital tersebut di Kukar.
"Kami terus mendorong masyarakat untuk menggunakan QRIS karena sistem ini dibuat demi mempermudah pembayaran, termasuk untuk keamanan transaksi keuangan," ujarnya.
Selain itu, Kukar juga telah menerapkan sistem transaksi digital dalam hal pembayaran pajak daerah. Program ini diwujudkan dengan peluncuran Sistem Pajak Online Bangun Tidur Etam Bisa Bayar Pajak (Si Pajol Betijak), yang memudahkan para wajib pajak membayar tagihan mereka melalui QRIS.
Sunggono menuturkan, inovasi digitalisasi pajak daerah ini merupakan upaya pihaknya untuk memperluas akseptasi sistem pembayaran dengan QRIS di masyarakat. Bahkan, Si Pajol Betijak ini sudah berjalan sekitar tiga tahun dan hingga kini masih terus diupayakan penyempurnaan sistemnya.
Bahkan, Si Pajol Betijak dan QRIS ini sukses mengantarkan Pemkab Kukar menerima penghargaan bidang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) pada 3 Oktober lalu. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas inovasi Si Pajol Betijak yang telah berjalan dengan baik sepanjang tahun 2022.
Selain itu, pihaknya juga terus mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS, agar masyarakat yang telah memiliki QRIS juga bisa membayar dengan uang digital.
Ia juga mengatakan bahwa kontribusi BI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap perkembangan ekonomi di Kukar selama ini cukup baik. Terutama melalui pendampingan dan bantuan kepada petani, nelayan, UMKM, hingga tempat wisata, sehingga ia berharap kerjasama ini terus berlanjut, bahkan ditingkatkan.
"Di Kukar terdata ada sekitar 60 ribu UMKM. Dari jumlah ini memang masih ada yang belum menggunakan QRIS karena tidak semua UMKM berada di daerah perkotaan. Meski demikian, kami sarankan UMKM yang di pedesaan sebaliknya mengunduh QRIS, untuk persiapan ketika ada pembeli yang ingin membayar pakai QRIS," pungkasnya. (Adv)
Editor: Rafika
