Penulis: Redaksi Presisi
Tenggarong, Presisi.co - Hingga bulan Oktober ini, tingkat inflasi di Kutai Kartanegara (Kukar) terbilang cukup rendah dan stabil. Maka dari itu, Bupati Kukar Edi Damansyah, meminta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar konsisten dalam mengendalikan tingkat inflasi daerah.
Keinginan ini disampaikan langsung oleh orang nomor satu di Kukar tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) "Pengendalian Inflasi Dalam Upaya Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan di Kukar", Selasa (17/10/2023).
Bukan tanpa sebab, Edi menyebut hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar menunjukkan Kukar berhasil melebihi target dalam hal pengentasan kemiskinan.
Bahkan belum lama ini, Kukar mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar sebagai apresiasi dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan menekan laju inflasi daerah.
“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi," ujar Edi Damansyah.
Demi mewujudkan tujuan ini, Edi optimis bahwa seluruh jajaran perangkat daerah dapat melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
Langkah-langkah yang telah diambil dalam mengendalikan inflasi juga telah menyentuh pokok-pokok tujuan yang sesuai. Menurut Edi, setelah rapat koordinasi berakhir harus ada sebuah forum kecil yang akan mengkaji rincian bantuan kepada kelompok yang diberdayakan, dan nantinya hal ini harus dimonitor secara berkala.
“Sudah ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya, sehingga persoalan besar dipecahkan dengan baik," ungkapnya.
Sementara itu, sambung Edi, pengendalian inflasi erat kaitannya dengan kondisi pangan, perubahan iklim, fenomena alam, dan perang. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat hingga daerah, khususnya Pemkab Kukar, harus cepat tanggap mengantisipasi masalah ini.
Kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional juga diyakini akan berdampak bagi bangsa dan negara. Menurutnya, jika pelaksanaannya tidak tepat, tentu akan membawa dampak negatif bagi masyarakat.
“Apa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong pemberdayaan. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tapi kita tidak bisa datang," ucapnya.
Kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa, Bupati Edi pun menegaskan agar mereka bisa mencermati situasi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan haknya.
Selain itu, program pengendalian inflasi di Kabupaten Kukar ini juga menjadi salah satu upaya untuk menyediakan pangan murah yang efektif dan transparan kepada seluruh masyarakat, dengan dasar informasi yang akurat.
“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan di setiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan,” pintanya.
Terakhir, Edi berharap agar pelaksanaan kegiatan pangan murah ini tepat sasaran di sejumlah titik yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut terjangkau oleh warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.
“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan. Tentu semua harus ada kerjasama antara stakeholder dan OPD terkait harus konsisten sesuai dengan target yang ingin dicapai," tutupnya. (Adv)
Editor: Rafika
