Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Desa-desa tertinggal di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi perbincangan hangat di lingkungan DPRD Kaltim. Sorotan ini tidak hanya sekadar pembahasan, melainkan juga merupakan panggilan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera mengambil tindakan konkrit.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, telah menjadikan isu ini sebagai perhatian utama. Dalam pernyataannya, Ekti mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah desa yang terbelakang di dua kabupaten tersebut dan meminta Pemerintah Provinsi untuk turut serta dalam penyelesaian permasalahan ini.
Menurut data yang berhasil dihimpun oleh Ekti, setidaknya ada 14 desa yang berada dalam kondisi tertinggal di wilayah Kubar dan Mahulu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan desa tertinggal masih menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi.
"Dalam hal ini, peran pemangku kepentingan sangatlah vital, terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mereka harus memberikan perhatian yang serius terhadap desa-desa yang masih jauh dari kata kesejahteraan," ujar Ekti dengan tegas.
Ekti Imanuel juga tidak ragu untuk menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi desa menjadi tertinggal. Salah satu faktor utama adalah minimnya sarana infrastruktur yang diperlukan, seperti perbaikan jalan, penyediaan listrik, dan juga pasokan air bersih bagi penduduk setempat.
"Ada beberapa faktor yang memiliki peran krusial dalam mengangkat derajat sebuah desa, dan pemerintah seharusnya fokus untuk memenuhi kebutuhan tersebut," tandasnya.
Selain itu, persoalan anggaran juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Ekti berharap bahwa penyaluran dana dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim dapat ditingkatkan, terutama di wilayah kabupaten yang memiliki desa tertinggal.
"Salah satu contohnya adalah alokasi anggaran Silpa setiap tahun. Dengan demikian, penanganan masalah desa tertinggal bisa diakselerasi dan dipercepat," tambahnya.
Dengan pemikiran yang matang dan wawasan yang mendalam, Ekti Imanuel membawa isu ini ke panggung publik dengan harapan bahwa tindakan nyata akan segera diambil. Pemerintah Provinsi Kaltim dan semua pihak terkait diharapkan mendengarkan panggilan ini dan bergerak bersama menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa-desa tertinggal.
(*)
Penulis: Redaksi
