Penulis: Rafika
Presisi.co - Dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (17/8/2023) lalu, PBB dengan tegas mengecam Korea Utara yang membelanjakan anggaran untuk menyokong program senjata nuklirnya, sementara rakyatnya banyak yang menderita lantaran kelaparan dan kekurangan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.
Dilansir dari VOA Indonesia, sidang yang digagas oleh Amerika Serikat dan diihadiri diplomat lebih dari 50 negara ini merupakan sidang DK PBB pertama dalam enam tahun yang membahas serius situasi terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara.
Sidang itu juga digelar ketika Pyongyang telah mempercepat pengujian rudal berkemampuan nuklirnya selama setahun terakhir, yang berakibat pada meningkatnya ketegangan di seantero Asia Timur.
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, mengatakan kepada DK PBB bahwa masyarakat Korea Utara mengalami penindasan politik yang semakin parah, kondisi perekonomian yang memburuk, dan pelanggaran HAM yang semakin serius dan meluas.
“Banyak di antara pelanggaran yang saya maksud berasal langsung dari, atau mendukung, peningkatan militerisasi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK),” ujarnya, dikutip dari VOA Indonesia.
Ia menyebut meluasnya penggunaan tenaga kerja paksa, termasuk anak-anak, adalah demi “mendukung aparat militer negara dan kemampuannya membuat senjata.”
Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengecam “pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia” yang disebutnya “berhubungan erat dengan senjata pemusnah massal dan pengembangan rudal balistik Kore Utara."
Sidang ini diketahui juga menghadirkan saksi yakni Ilhyeok Kim yang merupakan seorang pembelot dari Korea Utara. Ia mengaku kepada dewan bahwa dirinya di usia muda telah dipaksa bekerja di ladang tanpa upah yang layak, sementara semua hasil yang mereka tanam diserahkan untuk militer.
“Pemerintah mengubah darah dan keringat kami menjadi kehidupan mewah bagi para pemimpin, serta menjadi rudal yang meledakkan kerja keras kami ke angkasa,” ujarnya.
“Uang yang dihabiskan hanya untuk satu rudal dapat memberi makan kami selama tiga bulan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Elizabeth Salmon, pelapor khusus Kantor HAM PBB di Korea Utara, mengatakan bahwa penutupan perbatasan negara yang berkepanjangan, akibat sanksi global, telah meningkatkan kesengsaraan rakyat Korea Utara, termasuk kekurangan bahan pangan.
“Konflik yang membeku digunakan untuk membenarkan berlanjutnya militerisasi di dalam DPRK dengan dampak yang menghancurkan rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Salmon mengatakan bahwa fokus utama kebijakan Pyongyang adalah memprioritaskan sumber daya untuk kepentingan militer.
Dalam sidang tersebut, sebagian besar anggota dewan mengecam kondisi kehidupan dan HAM di Korea Utara yang semakin memburuk. Hal ini disebabkan oleh sanksi keras dewan keamanan dan negara-negara besar dunia atas program senjata nuklir negara itu.
Meskipun tidak ada delegasi Pyongyang di DK PBB, perwakilan China dan Rusia mengatakan bahwa sidang itu bukanlah tempat untuk meninjau masalah HAM Korea Utara.
Dmitry Polyansky, wakil duta besar Rusia untuk PBB, mengecam apa yang disebutnya sebagai “upaya sinis dan munafik AS dan sekutunya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri.”
Kedua negara mengatakan, diskusi itu tidak konstruktif dan tidak menawarkan solusi untuk menurunkan ketegangan strategis di kawasan. (*)
Editor: Rafika
