Penulis: Nelly Agustina
Senin, 10 April 2023 | 1.713 views
Samarinda, Presisi.co - Ketua Panitia Buka Bersama PT Barokah Galangan Perkasa, Tommy Pusriadi menggelar konferensi pers dengan mengundang awak media baik cetak ataupun online terkait acara buka bersama di Pulau Atas, Kecamatan Sambutan pada Jumat 7 April 2023, lalu.
Tommy bilang, agenda tersebut merupakan acara tahunan yang diinisiasi langsung oleh anggota DPR-RI Rudy Mas'ud sebagai ajang silaturahmi warga. Kendati demikian, tingginya antusias warga yang hadir membuat kondisi saat itu menjadi kurang kondusif. Sebagaimana yang beredar di sosial media, ada 15 orang yang dikabarkan tidak sadarkan diri akibat kelelahan dan 1 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit.
"Kami juga tidak bermaksud mengecewakan masyarakat, peristiwa tersebut terjadi dan tidak dapat dihindari," ungkapnya saat konferensi pers di Hotel Haris, Jalan Untung Suropati pada Senin 10 April 2023.
"Semoga ke depannya lebih baik dan membuat nyaman masyarakat," tambahnya.
Dalam konferensi pers kali ini, Tommy juga menyampaikan permohonan maaf pihaknya kepada masyarakat luas.
"Semua panitia penyelenggara menyatakan permohonan maaf atas kelalaian dan khilaf. Semoga diberikan keberkahan untuk semuanya," ucapnya.
Ia menegaskan, sebelum peristiwa itu terjadi pihaknya juga sudah mempersiapkan diri dengan matang. Semata-mata untuk mengantisipasi kejadian serupa. Adapun 15 orang yang disebutkan tadi dipastikan dia sudah kembali pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.
"Kami sudah pastikan semuanya sudah sehat dan kembali beraktivitas," tambahnya.
Kejadian tersebut sekaligus menjadi pelajaran berarti bagi pihaknya. Termasuk beberapa alternatif yang lebih tepat saat membagikan zakat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
"Ke depannya kami harus menyerap saran dari berbagai pihak," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tommy juga menepis beredarnya rumor tentang penggunaan data diri warga dalam pembagian kupon. Ia menegaskan, dalam pembagian kupon dibutuhkan penyerahan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk seleksi penerima zakat.
"Karena ada doorprize tidak ada pencatatan untuk agenda lain," tegasnya.
Terakhir Tommy tegaskan bahwa menuju tahun politik 2024 data diri warga tidak digunakan untuk politik.
"Tidak ada unsur politik, hal itu dibutuhkan untuk pencatatan dan mendata siapa yang berhak dan tidak," pungkasnya. (*)