Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Peningkatana perekonomian Kaltim pada tahun depan mulai terlihat walau tak banyak. Salah satu indikatornya, dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS APBD) yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kaltim, terlihat ada peningkatan angka. Meskipun, hal ini masih harus ditelaah lagi.
Akhir 2021, kesepakatan KUA PPAS RAPBD 2022, disepakati sebesar Rp 11,5 triliun. Anggaran pendapatan saat itu direncanakan sebesar Rp 10,86 triliun. Bersumber dari PAD Rp 6,58 triliun, transfer pusat sebesar Rp 4,26 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,59 miliar. Bedanya, tak sampai Rp 0,7 triliun dari anggaran belanja daerah. Sedangkan tahun ini, diperkirakan angkanya bakal lebih dari Rp 12 triliun.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Riza Indra Riadi. Dia menyebut, rancangan KUA PPAS 2023 dengan DPRD Kaltim, bakal meningkat. “Diperkirakan Rp 12,04 triliun apa Rp 12,4 triliun, saya agak lupa. Sekitar itu lah,” kata Riza. Namun, pembahasan ini masih awal. Sebab, masih perlu dipelajari para legislator. Di sisi lain, tenggat pengesahan juga masih pada Agustus. Sedangkan, untuk anggaran perubahan 2022, Riza mengaku untuk tahun ini masih berfokus pada APBD Murni 2022 dahulu.
Untuk pembahasan rancangan KUA PPAS 2023, masih akan dibahas di Komisi 2 DPRD Kaltim. “Itu kan baru perkiraan. Kalau ada asumsi yang tak sesuai kan maka berubah lagi sampai ada kesepakatan angka yang pas,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK berharap anggaran daerah bisa terus bertambah, sehingga geliat ekonomi meningkat. Seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat di tengah pandemi. Hal ini pun bisa terlihat dari realisasi pendapatan pemerintah awal 2022 dibandingkan awal 2021.
Mengutip laporan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, secara keseluruhan, realisasi pendapatan pemerintah Kaltim pada triwulan I 2022 mencapai Rp 2,01 triliun atau tumbuh 9,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pun begitu dengan realisasi belanja pemerintah yang mencapai Rp 1,28 triliun, yang meningkat 16,32 persen.
Di sisi lain, Makmur juga menyoroti program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Terutama tujuh indikator kesejahteraan itu perhatian kita,” terangnya.
Untuk diketahui, tujuh indikator itu antara lain angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan gini rasio. (Zk/adv/diskominfokaltim)
