search

Advetorial

Angka Kemiskinan KaltimPemprov Kaltim

Angka Kemiskinan Kaltim Turun ke Angka 6,72 Persen

Penulis: Redaksi Presisi
Rabu, 23 Maret 2022 | 398 views
Angka Kemiskinan Kaltim Turun ke Angka 6,72 Persen
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis (Rakornis) Forum SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2022 yang berlangsung di Derawan Dive Resort Pulau Derawan, Kabupaten Berau pada Rabu (23/3/22). (Istimewa)

Samarinda, Presisi.co - Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur dilaporkan turun ke angka 6,72% per September 2021 lalu. 

Penurunan tersebut, tentu menjadi capaian positif di tengah badai pandemi Covid-19 yang hingga saat ini, belum juga berakhir. 

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Agus Hari Kesuma saat Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis (Rakornis) Forum SKPD Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2022 yang berlangsung di Derawan Dive Resort Pulau Derawan, Kabupaten Berau pada Rabu (23/3/22)

“Meskipun memiliki kecenderungan menurun, tingkat kemiskinan mulai mengalami kerentanan dalam penurunannya, secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kaltim memiliki tren yang fluktuatif dalam perkembangannya,” kata AHK, sapaannya.

Lanjut dikatakan AHK, dengan ketetapan Kaltim sebagai ibu kota negara, banyak peluang sekaligus tantangan baru yang menjadi dinamika pembangunan daerah di Benua Etam.

“Sejak ditetapkannya Kaltim sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, terdapat peluang dan tantangan lebih dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” kata AHK.

Akan hal tersebut, Kaltim disebut AHK harus mempersiapkan diri dengan pergaulan yang tidak hanya bersifat nasional tetapi menjadi etalase dunia sehingga akan menyebabkan munculnya potensi permasalahan sosial, maka diperlukan langkah-langkah dalam penanganan dampak sosial tersebut khususnya pelayanan dasar yang dijalankan.

Menambahkan, Wakil Bupati Berau, Gamalis menilai, permasalahan kemiskinan telah menjadi masalah global yang disebabkan oleh multi dimensi dan mendapat perhatian banyak kalangan, mulai tingkat dunia hingga ke tingkat daerah.

“Sehingga perlu penanganan yang serius dan simultan serta berkesinambungan. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder untuk mengatasinya,” pungkas Gamalis. (*)

Editor: Yusuf