Penulis: Yusuf
Samarinda, Presisi.co – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendapat respon positif dari para tokoh di Benua Etam.
Di mata Muhidin, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pemindahan IKN yang telah ditetapkan melaui UU Nomor 3/2020 Tentang Ibu Kota Negara adalah nyata bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memiliki kepedulian terhadap kesetaraan pembangunan di wilayah luar Jawa.
“Khususnya, bagi masyarakat Kaltim. Akan banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Peluan untuk mencari kerja juga semakin luas, sektor-sektor usaha lainnya juga akan berkembang,” kata Muhidin pada Rabu, 2 Maret 2022.
Terpenting bagi Muhidin, pembangunan nasional tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Kehadiran IKN Nusantara di Kaltim nantinya ikut mendongkrak pembangunan di tiap daerah penyangga IKN seperti wilayah Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Kukar.
“Pembangunan harus dipercepat. Jangan sampai ditunda atau digantung, karena ini akan mengecewakan masyarakat Kaltim,” pesannya.
Ia sekaligus mengajak tiap elemen di Kaltim untuk bahu membahu membantu dan mengawal proses pemindahan IKN dengan menjaga kondusifitas di daerah. Terkait adanya pihak yang menolak pemindahan IKN, lanjut ditanggapi Muhidin jika hal tersebut, lumrah terjadi.
“Bisa diibaratkan bahwa IKN ini bagaikan sebuah rezeki yang sudah di depan mata. Jangan sampai lepas dari tangan masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Pasca penetapan IKN, Muhidin bersama jajaranya mengaku rutin melakukan koordinasi dengan para anggotanya yang tersebar di 18 kecamatan se-Kukar. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghalau potensi konflik yang terjadi, sehinggar Kukar tetap menjadi daerah yang kondusif.
“Kukar relatif kondusif, bisa dikatakan termasuk rendah tingkat kriminalitasnya, meskipun latar belakang warga masyarakatnya beragam etnis, agama dan budayanya,” sebutnya. (*)
Editor: Yusuf
