Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Samarinda Tahun Anggaran 2022 akan disahkan akhir bulan November 2021 ini.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi, saat dikonfirmasi Presisi.co pada Jumat, 12 November 2021 melalui telepon.
"Untuk tanggalnya belum bisa dipastikan, tapi yang pasti akhir November ini. Kalau besarannya sekitar Rp 2,8 triliun," ungkap Subandi saat dikonfirmasi.
Ia menyebut, kendati begitu proses pengesahan APBD Murni 2022 ini masih membahas beberapa hal terkait, untuk kemudian disinkronisasi dengan program-program yang disusun Pemkot Samarinda.
"Tentunya masih ada beberapa kali pembahasan lagi. Masih ada yang harus di sinkronkan," ujarnya.
Subandi menjelaskan, pos-pos APBD Murni 2022 Samarinda sendiri mengacu dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun - Rusmadi, yang sebelumnya telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026.
Seperti di antaranya yang masuk program prioritas adalah penanganan banjir, program Pro Bebaya atau Rp 100 - Rp 300 juta per RT per tahun, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), yang pada 2022 mendatang sudah harus direalisasikan.
"Pastinya anggaran (APBD Murni 2022) itu menunjang apa yang menjadi program prioritas wali kota dan wakil saat mengkampanyekan visi misi mereka," kata Subandi.
Meski demikian, Subandi tak menampik bahwa besaran anggaran APBD Murni 2022 masih belum cukup untuk mengatasi banyaknya persoalan di Kota Tepian. Ia pun mengapresiasi langkah wali kota untuk mencari pendanaan diluar APBD terkait masalah-masalah krusial di Samarinda.
"Pasalnya, untuk merealisasikan program Pro Bebaya Rp 100 - Rp 300 juta per RT per tahun lewat APBD Murni 2022, ya itu juga yang cukup banyak menyedot alokasi anggaran di sana. Kan itu hampir 2000 RT, kalau dihitung-hitung itu sudah Rp 198 miiliar lebih. Itu baru dari Pro Bebaya, belum lagi penanganan banjir," bebernya.
Oleh sebab itu, Subandi menegaskan agar pemkot hanya mengedepankan program-program skala prioritas yang langsung bisa menyentuh hajat hidup orang banyak.
Sementara itu, disinggung bahwa pengesahan APBD Murni 2022 ini bakal mengalami tarik ulur nantinya, Subandi juga tak menampik. Ia menyebut, hal itu merupakan dalam rangka mencari titik temu. Sebab, lembaga DPRD dikatakannya menginginkan program prioritas yang bisa benar-benar mendesak di masyarakat.
"Yang penting alokasi anggaran itu pro rakyat, sesuai kebutuhan yang mendesak, dan itu pasti kami dukung lah," sebutnya.
Adapun pengesahan APBD Murni 2022 bakal dilaksanakan akhir November 2021 ini, hal tersebut dijelaskan Subandi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Bahwa anggaran yang jika ingin digunakan, maka satu bulan sebelumnya sudah harus disahkan oleh pihak eksekutif dan legislatif.
"Karena menurut aturan juga begitu. Selambat-lambatnya itu satu bulan sebelum masa penggunaan anggaran kan sudah harus disahkan. Jadi kalau Januari 2022 ingin digunakan, artinya, bulan November 2021 akhir ini sudah harus disahkan. Karena kemudian nanti harus mendapat asitensi gubernur dan lain-lain, masih ada prosesnya lagi. Intinya supaya di awal 2022 anggaran sudab bisa digunakan dan terserap," pungkasnya. (*)
