Penulis: Nur Rizna Feramerina
Balikpapan, Presisi.co - Rencana Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menggratiskan iuran BPJS kelas III untuk warga miskin mulai dirumuskan. DPRD yakin ada anggaran yang bisa digunakan untuk merealisasikan program tersebut.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh menyebut, harus didata peserta BPJS Kelas III agar tidak ada kegandaan dalam pemberian bantuan ini. "Kalau sudah dibayar perusahaan, jangan sampai dibayar dobel," ungkap Abdulloh, Kamis 9 Juni 2021.
Ia meyakini, program bantuan ini bisa terealisasi bagi warga miskin. Namun tidak demikian bagi peserta yang menunggak iuran BPJS. Mengenai anggaran yang dibutuhkan dalam mewujudkan visi misi Rahmad ini, Abdulloh memperkirakan butuh Rp 40 miliar untuk satu tahunnya. Ini akan dijalankan selama masa jabatan Rahmad hingga 2024. "Setelah itu kalau Rahmad Mas'ud terpilih lagi dan visi misinya ini dipertahankan, dijalankan hingga periode berikutnya," terangnya.
Abdulloh optimistis anggaran yang dimiliki Balikpapan akan cukup untuk memenuhi program itu. Dibeberkannya, menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu cara. "Mampu, pasti mampu. Kami akan genjot PAD. Sumber PAD masih banyak yang belum digali," ucapnya.
Potensi PAD yang dimaksud Abdulloh adalah dari para wajib pajak di Balikpapan. Saat ini terdapat sekitar 4.500 wajib pajak yang terdaftar, namun hanya 2.500 yang aktif. "Ini akan kami gali untuk kepentingan rakyat," ujarnya. (*)
Editor: Rizki
