Kebijakan Kaltim Steril Dianggap Tumpul, Rusman Yaqub: Wibawa Pemerintah Dipertaruhkan
Penulis: Jeri Rahmadani
Sabtu, 06 Februari 2021 | 501 views
Samarinda, Presisi.co - Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menilai jika Kaltim Steril yang diserukan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor untuk mengurangi penyebaran kasus corona, adalah kebijakan yang terburu-buru.
Politisi PPP itu menyebut, Kaltim Steril yang ditujukan Isran untuk mengurangi potensi penyebaran kasus corona yang lebih luas di Kaltim itu, merupakan kebijakan yang tumpul. Hingga putusan dilaksanakan atau tidaknya kebijakan tersebut, tergantung kebijakan wali Kota ataupun bupati di masing-masing daerah.
"Kalau hari ini satu diantara kabupaten kota terjadi situasinya berbeda ya wajar. Ya instruksinya begitu. Instruksinya walikota dan gubernur itukan bingung yang mana mau diikuti," katanya.
Keputusan yang terbilang hampir menyerupai 'Lockdown Weeekend' seperti yang diterapkan di Jawa-Bali itu sendiri, bahkan terpantau sempat menimbulkan kepanikan tersendiri, bagi warga yang ada di Samarinda dan Balikpapan.
Sehari sebelum kebijakan tersebut berlaku, nampak sejumlah pusat perbelanjaan modern dan tradisional dikerumuni oleh warga.
"Akhirnya terjadi kebingungan masyarakat di Samarinda. Itu menunjukkan bahwa masih lemah koordinasi kita. Harus dievaluasi segera. Kemudian harus ada waktu yang jelas secara detail menjelaskan kepada publik," terangnya.
"Jangan hari ini diputuskan besok dilaksanakan. Ini bukan internal pemerintah. Ini terhadap publik bos," tambanhnya.
Rusman lanjut menyampaikan jika pihaknya akan segera memanggil Gubernur Kaltim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengevaluasi jalannya kebijakan Kaltim Steril itu.
"Rencananya, Rabu pekan depan akan kita (Komisi IV) panggil untuk dievaluasi," kata Rusman.
Jika kemudian Kaltim Steril ini terbukti tidak efektif menekan angka penyebaran Covid-19 di Benua Etam, maka DPRD Kaltim, melalui Komisi IV disebutnya siap memberi masukan agar upaya penanggulangan penyebaran kasus corona bisa ditekan.
"Yang sangat berkepentingan ini adalah sosial kehidupan masyarakat. Maka itu tidak boleh sembarang. Kasian juga wibawa pemerintah. Ini pertarungannya wibawa pemerintah. Karena saat ini yang paling susah adalah bagaimana kita meyakinkan publik," tegasnya.