search

Daerah

dprd kaltimmuhammad samsunGMNI KaltimTambang Maut di Kaltim

GMNI Kaltim Kupas Habis Ragam Persoalan Daerah, Tambang Maut Hingga Eksekusi RPJMD Jadi Topik Pemantik

Penulis: Jeri Rahmadani
Jumat, 15 Januari 2021 | 731 views
GMNI Kaltim Kupas Habis Ragam Persoalan Daerah, Tambang Maut Hingga Eksekusi RPJMD Jadi Topik Pemantik
Peserta diskusi virtual saat mebahas beragam persoalan di Kaltim.

Samarinda, Presisi.co – DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengupas sejumlah persoalan di Kaltim, khususnya yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Sejumlah tokoh, seperti Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi, Dosen Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Surya Irfani, dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun hadir sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi virtual melalui aplikasi Zoom, pada Jumat (15/1/2021).

Maraknya operasi tambang ilegal di Kukar, transparansi RPJMD oleh Pemprov Kaltim, Elktronikfikasi Ekowisata hingga potensi ikan asin di daerah hulu, menghangatkan diskusi virtual jilid III itu.

Maraknya operasi gelap tambang ilegal ini sendiri diakui Muhammad Samsun, sudah lama menjadi sorotan mereka di Karang Paci, sebutan bagi DPRD Kaltim. Lubang tambang yang menganga, banyak merenggut puluhan nyawa di Kaltim.

“Kita tahu bagaimana kondisi lingkungan kita sekarang ini. Tapi saya menilainya adalah, mereka yang mendapatkan IUP saya rasa lebih taat aturan, dibanding dengan yang tidak,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.

“Juga tambang yang dikelola dengan modal seadanya, alat seadanya, dan ketaatanya pada hukum dipertanyakan,” tambahnya. 

Dari pertemuan tersebut, terkuak data 39 nyawa melayang akibat pembiaran lubang tambang. Kasus terakhir, menimpa dua pelajar SMP asal Kabupaten Paser. 

Menyinggung soal perubahan elektronifikasi, Riki salah seorang peserta diskusi berpendapat jika hal tersebut hendaknya sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam visi dan misi RPJMD.

Pernyataan tersebut, didukung oleh Dosen Unikarta, Surya Irfani. Ia menegaskan, bahwa Pemerintah tidak perlu banyak konsep dan rancangan terkait visi misi RPJMD.

"Yang perlu dilihat adalah, bagaimana kemudian eksekusi dilapangan. Karena hal tersebut merupakan ujung tombak,” ungkapnya.

“Seharusnya kita bisa contoh jogja, ataupun kota-kota lainnya yang punya eksekusi bagus. Tidak sebatas visi-misi namun juga memperjatikan eksekusi dilapangan,” pungkasnya.

Editor : Oktavianus