Penulis: Yusuf
Samarinda, Presisi.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim telah temui kata sepakat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2021.
Melalui rapat paripurna ke-39, dengan agenda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun Anggaran 2021. Bersamaan dengan agenda itu juga peraturan daerah (Perda) APBD resmi disahkan pada, Senin (14/12/2020) yang lalu. Bertempat di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim.
Rapat paripurna saat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Nampak hadir Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi selaku mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Ditemui usai rapat paripurna, Makmur berharap agar Pemprov Kaltim dapat segera merealisasikan besaran APBD yang telah ditetapkan. Sebab, realisasi anggaran disebutnya penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim.
"Terutama infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat kita. Selain itu juga kesehatan dan pendidikan yang menjadi perhatian kita, semoga bisa jadi program prioritas," jelas Makmur.
Terlebih, Kaltim masih dianggap minim pemenuhan infrastruktur. Sehingga dirinya bersama anggota dewan lain berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah mengusulkan anggaran serius dalam mewujudkan programnya.
"Jangan hanya mengusulkan saja, tapi tidak direalisasikan. Itu tidak boleh. Saya sudah ingatkan, terkadang tidak terkontrol ini (penggunaan anggaran). Kadang kita dapat rincian laporannya aneh-aneh juga," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hadi Mulyadi mengatakan ia bersyukur dan cukup puas dengan penyampaian pandangan umum oleh tiap fraksi DPRD Kaltim, dalam rapat paripurna sebelumnya dengan agenda penyampaian nota keuangan, Jumat (11/12) lalu.
Hadi juga menyampaikan apresiasinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim atas kinerjanya. Sehingga, APBD senilai Rp 11,6 triliun dapat disepakati bersama DPRD Kaltim dan diketuk palu.
"Pelaksanaan paripurna kesemuanya berjalan lancar dan dinamis. Sehingga mencerminkan dinamika politik yang demokratis," ujar Hadi singkat.
Untuk diketahui, rincian APBD 2021 adalah sebagai berikut. Pendapatan Sebesar Rp.9.590.400.000.000 yang terdiri dari PAD Rp.5.396.942.567.871, Pendapatan transfer Rp.4.180.730.432.129, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp12.727.000.000.
Sementara itu untuk belanja daerah totalnya senilai Rp.11.616.186.000.000 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.5.670.574.785.870, belanja modal Rp.1.800.369.714.130, belanja tidak terduga Rp.200 miliar, belanja transfer Rp3.945.241.500.000. Pada tahun ini APBD Kaltim pun mengalami defisit Rp.2.025.786.000.000.
Editor : Oktavianus
