Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menerbitkan maklumat menyikapi pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini tengah dibahas oleh DPR-RI.
Lewat maklumat Nomor : Kep-1240/DP-MUI-VI/2020, Dewan Pimpinan MUI Pusat mempertanyakan tak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI
"Pascareformasi, para aktivis dan simpatisannya (PKI) telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya di masa lalu dengan memutarbalikkan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara," bunyi maklumat yang diteken Waketum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekjen Anwar Abbas, Jumat (12/6) seperti yang Presisi kutip dari Kumparan.
Dari 8 maklumat yang diterbitkan MUI, RUU HIP dianggap telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP, dikatakan MUI justru mendegradasi eksistensi pancasila.
MUI meminta umat Islam agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran paham komunis dengan pelbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat in.
"Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib," bunyi maklumat tersebut.
MUI meminta fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh PKI terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada Tahun 1948 dan Tahun 1965 khususnya.
"Bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah, maka kami Pimpinan MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia mengimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya," pungkasnya.
