Penulis: Presisi 1
Presisi – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Makmur HAPK menyampaikan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera bertemu Gubernur Kaltim, Isran Noor guna membahas kesiapan Kaltim, pasca ditetapkan sebagai ibu kota negara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya sudah menyampaikan suratnya. Beliau (Gubernur Isran) janji (akan memenuhi undangan itu), karena ada banyak hal yang mau dibahas,” sebut dia saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Para wakil rakyat di Karang Paci sebutan DPRD Kaltim disebut Makmur memandang perlu dilaksanakannya dialog itu, guna membahas lebih lanjut rencana pembangunan IKN, termasuk membahas lebih lanjut komitmen Pemerintah Pusat terahadap masyarakat Kaltim, khususnya dua bagian wilayah di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Apakah kita akan jadi pemain atau hanya justru menjadi penonton saja,” tutur Makmur.
Agar proses perpindahan dan pembangunan IKN ke Kaltim berlangsung lancar, Makmur berharap seluruh stakeholder di Kaltim dapat terlibat. Mulai dari tokoh masyarakat, adat dan elemen masyarakat lainnya.
“Jadi, tidak hanya melibatkan DPRD saja ke depan. Tetapi juga melibatkan semua stakeholder terkait. Termasuk perguruan tinggi, usaha, tokoh masyarakat, dan adat harus dilibatkan. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim,” usulnya.
Dicontohkan Politikus Golkar itu, sejumlah perguruan tingg (PT)i di Kaltim diakuinya sudah menghadap dan meminta untuk dilibatkan mengawal kebijakan IKN ini. Mantan Bupati Berau dua periode tersebut mengaku mengapresiasi langkah PT di Kaltim dan berencana meneruskannya ke Gubernur.
“Misalnya terkait peraturan daerah. Itu juga sudah disampaikan para dosen dan akademisi di Kaltim. Nanti akan coba kami sampaikan ke Pak Gubernur,” tutupnya.
