Aset Milik Pemprov Terlantar, Komisi II Panggil BPKAD Kaltim Minta Benahi Inventarisasi Aset
Penulis: Presisi 1
Kamis, 28 November 2019 | 944 views
Presisi – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim untuk membenahi sistem pendataan aset Pemprov, untuk menghindari kerugian di kemudian hari.
Dikatakan Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang, hingga saat ini banyak ditemukan aset milik Pemprov yang belum terdata hingga terlantar. Pendataan ini turut dikatakan Veridiana, sebagai persiapan menyambut kehadiran ibu kota negara (IKN) di Kaltim.
“Kami minta dilakukan pendataan ulang, termasuk melihat kelengkapan dokumen-dokumen terkait,” sebut Veridiana yang saat itu turut didampingi Baharuddin Demmu, Akhmed Reza Fachlevi, Safuad, Siti Rizky Amalia, Sutomo Jabir, Nidya Listiyono, dan Sapto Setyo Pramono saat rapat bersama BPKAD Kaltim, Selasa (26/11) pagi.
Beberapa aset milik Pemprov Kaltim yang disebut oleh Politikus PDIP itu diantaranya, Stadion Palaran, Hotel Atlet dan Terminal Palaran.
"Rumput sudah tinggi, cat bangunan sebagian sudah memudar dan banyak fasilitas didalamnya mulai rusak akibat tak terurus. Padahal, pembangunannya menggunakan anggaran daerah yang cukup besar,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi II, Baharuddin Demmu mengingatkan agar BPKAD Kaltim serius membenahi inventarisasi aset milik Pemprov Kaltim, agar berdayaguna untuk kepentingan masyarakat luas.
“Jadi, tidak hanya inventarisasinya saja yang dibenahi, namun bagaiman seluruh aset milik pemprov ini, pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarkat,” harap Politikus PAN itu.
Menyambut baik himbauan yang disampaikan Komisi II, Kepala BPKAD Kaltim Muhammad Saduddin mengaku pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan ulang, seluruh aset milik Pemprov Kaltim. Tak hanya itu, Saduddin juga mengaku, BPKAD Kaltim turut melengkapi inventarisasi ini, dengan pemetaan serta kelengkapan berkas atau dokumen kepemilikan berikut dengan aset mana saja yang harus di perbaiki.
“Kami juga menerima apabila ada usulan terhadap aset mana yang perlu difungsikan termasuk kemungkinan dilakukannya kerjasama dengan ketiga,” tambahnya.