Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Peningkatan produktivitas masyarakat perikanan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya melalui penyediaan fasilitas penunjang usaha, terutama bagi nelayan tangkap yang membutuhkan sarana memadai untuk menjalankan aktivitas di perairan.
Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pemkab Kukar mengalokasikan bantuan berupa 385 unit perahu fiberglass dan 228 unit mesin ketinting. Dukungan tersebut menjadi bagian dari program Kukar Idaman Terbaik dalam memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menyebut bantuan yang disiapkan pemerintah mencakup berbagai kebutuhan operasional nelayan. Selain perahu dan mesin penggerak, pihaknya juga mengalokasikan 891 pis alat tangkap jaring serta 3.007 roll kawat pengilar untuk 42 kelompok penerima.
Menurutnya, kebutuhan masing-masing kelompok usaha perikanan tidak selalu sama. Karena itu, jenis bantuan disesuaikan dengan kegiatan yang dijalankan masyarakat, baik penangkapan ikan maupun budi daya.
"Untuk masyarakat yang bergerak di perikanan tangkap, fasilitas yang dibutuhkan lebih banyak berkaitan dengan aktivitas di lapangan. Berbeda dengan pembudi daya ikan yang memerlukan benih, pakan, hingga sarana keramba untuk menunjang proses produksinya," ungkap Muslik, Kamis (5/11/2026).
Ia menerangkan, dukungan terhadap pembudi daya ikan juga menjadi bagian dari perhatian DKP Kukar. Dengan demikian, program bantuan tidak hanya menyasar nelayan yang melaut, tetapi turut menjangkau masyarakat yang menjalankan usaha perikanan melalui kegiatan budi daya.
Terkait penentuan penerima, DKP Kukar membuka ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan melalui jalur perencanaan pembangunan. Aspirasi tersebut dapat dihimpun dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun melalui usulan masyarakat yang disampaikan anggota DPRD ketika melakukan reses.
Usulan yang masuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kelompok penerima bantuan. Muslik menegaskan, penyaluran fasilitas tersebut menggunakan pola berbasis kelompok agar dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan bersama sesuai kebutuhan usaha.
Di sisi lain, realisasi seluruh rencana bantuan masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan. Kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat sejumlah kegiatan DKP Kukar belum dapat berjalan sepenuhnya sesuai perencanaan awal.
Muslik berharap ketersediaan anggaran pada perubahan dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan kegiatan yang telah disusun. Dengan begitu, alokasi bantuan yang sudah direncanakan bisa direalisasikan lebih optimal dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Harapan kami, kegiatan yang belum terlaksana masih bisa mendapatkan dukungan pembiayaan pada anggaran perubahan. Sehingga rencana bantuan untuk masyarakat perikanan dapat diteruskan dan direalisasikan sesuai alokasi yang telah disiapkan," tutupnya. (*)
