Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pemerataan akses air bersih melalui pembangunan fasilitas dan penguatan pengelolaan berbasis masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari Program Permukiman Idaman Terbaik, terutama untuk menjangkau kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan Perumda Tirta Mahakam Tenggarong.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Aidil, menyebut pembangunan infrastruktur air bersih perlu diimbangi dengan kemampuan pengelola dalam menjalankan dan merawat fasilitas. Tanpa pengelolaan yang memadai, fasilitas yang telah dibangun berisiko tidak beroperasi secara optimal.
Sejak 2020, sekitar 50 titik fasilitas air bersih telah dibangun di sejumlah wilayah Kukar. Adapun tahun ini, peningkatan fasilitas dilakukan di beberapa kecamatan, di antaranya Samboja, Muara Jawa, dan Anggana.
Menurut Aidil, penguatan kapasitas pengelola menjadi salah satu langkah untuk menjaga keberlangsungan layanan. Pemerintah daerah berencana menggandeng Perumda Tirta Mahakam Tenggarong untuk memberikan pelatihan teknis kepada masyarakat, mulai dari pengoperasian fasilitas hingga pemeliharaan dan pengolahan air.
“Kami akan melakukan pelatihan bersama Perumda Tirta Mahakam Tenggarong mengenai tata cara pengelolaan air bersih, termasuk proses pengolahan dan penggunaan bahan kimia yang tepat agar kualitas air tetap terjaga,” jelasnya.
Tantangan penyediaan air bersih semakin terasa di kawasan pesisir yang memiliki keterbatasan sumber air dan membutuhkan biaya distribusi lebih besar. Salah satunya di Desa Sepatin, yang mengandalkan fasilitas penampungan atau reservoir sebelum air disalurkan kepada warga.
Pemkab Kukar berencana kembali menguji fasilitas tersebut untuk memastikan sistem penampungan berfungsi dan jaringan pipa menuju rumah masyarakat dapat digunakan dengan baik. Selain itu, pemenuhan kebutuhan air juga memungkinkan melalui skema pembelian dari badan usaha milik desa (BUMDes), kemudian ditampung dan didistribusikan kepada warga.
Aidil menambahkan, keberlanjutan layanan harus didukung perhitungan biaya operasional yang realistis. Karena itu, pembahasan tarif perlu melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dengan memperhatikan ongkos pengangkutan air, biaya pemeliharaan fasilitas, serta kemampuan ekonomi warga.
Di sisi lain, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa penyediaan air bersih tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan akses air bersih dan sanitasi juga merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi pemerintah.
Aulia menjelaskan, pemerintah menerapkan tiga pendekatan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, yakni melalui pelayanan Perumda Tirta Mahakam Tenggarong, bantuan pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas.
“Kita memiliki tiga strategi dalam penanganan air bersih. Pertama, melalui Perumda Tirta Mahakam Tenggarong. Kedua, melalui bantuan pemerintah daerah dan ketiga dengan melibatkan masyarakat,” ujar Aulia, Rabu (28/10/2026).
Ia mengakui cakupan layanan air bersih di Kukar saat ini masih berada di kisaran 60 persen. Artinya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan alternatif pelayanan di luar jaringan perpipaan yang tersedia.
Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah juga memanfaatkan skema Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Melalui pendekatan ini, masyarakat dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan air sekaligus pengelolaan fasilitas di lingkungan masing-masing.
Selain keterbatasan jangkauan layanan, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang masih mencapai 48 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi agar distribusi air lebih efisien dan pelayanan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan.
Melalui Program Permukiman Idaman Terbaik, Pemkab Kukar berupaya menggabungkan pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan pengelola, serta kerja sama dengan Perumda dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses air bersih secara bertahap, termasuk bagi warga di kawasan pesisir dan permukiman yang belum tersambung jaringan perpipaan. (*)
