Penulis: Redaksi Presisi
SAMARINDA, Presisi.co – DPRD Kota Samarinda mendorong pembenahan menyeluruh terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai persoalan antrean tidak cukup ditangani dengan menambah jam operasional SPBU. Menurutnya, pengawasan distribusi, penertiban dugaan praktik pengetapan, dan evaluasi sistem penyaluran perlu dilakukan secara bersamaan.
“Menurut saya, persoalan mendasarnya terletak pada lemahnya pengawasan di lapangan dan masih adanya kebocoran dalam distribusi BBM subsidi,” kata Iswandi.
Ia menilai pengawasan langsung di SPBU perlu diperketat untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Iswandi juga menyoroti dugaan pengetapan, yakni pembelian BBM subsidi yang kemudian dijual kembali kepada sektor industri dengan harga lebih tinggi.
Selain distribusi fisik, Iswandi mempertanyakan keandalan sistem digitalisasi pembelian BBM bersubsidi melalui Fuel Card atau barcode.
Ia mengaku menemukan kasus seorang rekannya tidak dapat membeli BBM karena sistem mencatat kuota pembelian telah digunakan dua hingga tiga kali dalam sehari, meskipun pemilik kartu belum melakukan transaksi.
“Saya pernah menemukan sendiri kejadian pada teman saya yang tidak bisa menggunakan Fuel Card karena sistem menyatakan kuotanya sudah terpakai dua hingga tiga kali pada hari yang sama. Ini patut dipertanyakan, apakah ada penyalahgunaan di SPBU atau justru masalah pada sistemnya,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Komisi II DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda, kepolisian, dan Pertamina meningkatkan koordinasi serta memperketat pengawasan distribusi.
Iswandi menegaskan, pemeriksaan penggunaan Fuel Card, penanganan dugaan pengetapan, dan evaluasi kuota perlu dilakukan secara konsisten agar penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Di lapangan pengawasannya harus diperketat dan dilakukan secara konsisten agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” tandasnya.(adv)
