Penulis: Redaksi Presisi
SAMARINDA, Presisi.co – Komisi III DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, mengunjungi DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (26/10/2026), untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2026.
Kunjungan tersebut membahas strategi menjaga pembangunan dan pelayanan publik ketika kemampuan fiskal daerah terbatas. Tarakan diketahui memiliki APBD sekitar Rp900 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan rombongan DPRD Tarakan ingin mengetahui langkah mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam menghadapi pemangkasan anggaran.
“Mereka mempertanyakan kaitannya dengan anggaran 2026. APBD mereka memang tidak sampai Rp1 triliun, hanya sekitar Rp900 miliar. Padahal Tarakan ini adalah kota jasa,” kata Deni saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.
Dalam pertemuan itu, DPRD Samarinda menyarankan agar pemerintah Tarakan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Deni mencontohkan sejumlah sektor yang menjadi perhatian Pemkot Samarinda, yakni akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penanganan banjir. Menurutnya, penentuan prioritas diperlukan agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain membahas APBD, Deni menyoroti posisi Tarakan sebagai salah satu pintu masuk utama ke Kalimantan Utara. Peran tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun prioritas pembangunan daerah.
Kedua pihak juga mendiskusikan monitoring dan evaluasi pembangunan fasilitas publik serta persiapan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Deni berharap pertukaran pengalaman antardaerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan perencanaan yang cermat agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik kepada masyarakat terjaga. (adv)
