Penulis: Redaksi Presisi
Surabaya, Presisi.co — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya pelatihan kerja yang relevan dengan industri serta akses pekerjaan layak bagi generasi muda. Kombinasi keduanya dinilai krusial untuk membangun kemandirian ekonomi sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber Kuliah Umum BEM Universitas Airlangga bertajuk Refleksi Sumpah Pemuda ke-98: Pendidikan Gratis dan Akses Kerja sebagai Jalan Memutus Kemiskinan, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).
Afriansyah menjelaskan, perluasan akses kerja ditempuh lewat berbagai langkah strategis, mulai dari pemagangan nasional, penyediaan informasi pasar kerja, pelindungan hak pekerja, hingga penciptaan kesempatan kerja yang inklusif.
Di sektor hulu, kesiapan tenaga muda digenjot melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini mencakup peningkatan keterampilan (upskilling), pelatihan ulang (reskilling), dan sertifikasi kompetensi agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha.
"Kami berharap pelatihan yang terbuka luas ini mampu mendongkrak kompetensi peserta agar benar-benar selaras dengan kebutuhan industri," ujar Afriansyah.
Untuk memastikan keselarasan tersebut, Kemnaker memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama pemda, perguruan tinggi, dan dunia industri. Di samping itu, penyediaan informasi pasar kerja, layanan penempatan, standardisasi profesi, serta peningkatan produktivitas turut dioptimalkan untuk menjembatani pencari kerja dengan peluang yang ada.
Afriansyah menekankan, efektivitas pelatihan tidak hanya diukur dari jumlah peserta atau sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari jejak alumni—apakah mereka berhasil terserap di dunia kerja atau mandiri berwirausaha. Karena itu, penelusuran alumni (tracer study) dan masukan industri sangat diandalkan untuk menjaga mutu program.
Ia juga mengingatkan bahwa akses pelatihan dan pekerjaan layak harus inklusif dan terbuka bagi siapa saja tanpa diskriminasi, termasuk bagi pemula, pekerja aktif, kelompok rentan, serta penyandang disabilitas.
"Agenda besar ke depan bertumpu pada perluasan akses, penjagaan inklusivitas, pemastian relevansi, peningkatan mutu, penguatan kolaborasi, serta pengukuran dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (*)
