Penulis: Redaksi Presisi
JAKARTA, Presisi.co – Sebanyak 75 persen responden dalam survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut tercantum dalam laporan Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran yang disusun CELIOS bersama Kabinet Bayangan.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, memaparkan hasil riset tersebut dalam peluncuran laporan secara virtual pada Minggu (11/10/2026). Dari 1.122 responden yang disebut dalam pemaparan itu, sebanyak 75 persen mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah, sedangkan 67 persen secara spesifik menyatakan stres dengan perilaku Prabowo.
“Kami coba menanyakan terkait dengan perasaan stres terhadap kebijakan pemerintah. Dari 1.122 responden, jawabannya, 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto,” kata Bhima.
Menurut pemaparan CELIOS, tekanan yang dirasakan responden berkaitan dengan sejumlah persoalan, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta penegakan hukum.
Dalam laporan yang sama, sebanyak 78 persen responden menilai harga kebutuhan pokok sebagai persoalan mendesak yang perlu ditangani pemerintah. Sementara itu, 58 persen menyoroti persoalan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.
Beban ekonomi rumah tangga juga menjadi perhatian. Sebanyak 82 persen responden mengeluhkan pajak dan pungutan pemerintah yang dirasakan semakin berat. Adapun 53 persen menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pajak dan pungutan pemerintah makin memberatkan dan kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan setahun lalu, 53 persen menjawab lebih buruk,” ujar Bhima.
Survei CELIOS juga memuat jawaban responden mengenai pilihan politik apabila Pilpres kembali digelar pada 2029.
Bhima menyebut sebanyak 55 persen responden yang sebelumnya memilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya kembali. Sebanyak 27 persen menyatakan masih akan memilih Prabowo, sedangkan 19 persen lainnya belum mengetahui atau belum menentukan pilihan.
“Jadi jika ada pilpres mendatang, 55 persen itu bilang bahwa tidak akan memilih kembali Prabowo, dan 27 persen yang menjawab akan memilih kembali. Sisanya 19 persen tidak tahu,” katanya.
Angka tersebut menggambarkan preferensi politik responden yang diteliti dan tidak dapat langsung digunakan untuk memprediksi hasil Pilpres 2029. Perubahan pilihan pemilih dan dinamika politik menjelang pemilihan masih dapat memengaruhi preferensi masyarakat.
Dalam laporan tersebut, CELIOS juga mengukur penilaian responden terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan skala 1–10.
Prabowo memperoleh skor 2,8 dari kelompok ahli dan 4,6 dari masyarakat umum. Sementara itu, Gibran memperoleh skor 2,2 dari kelompok ahli dan 4,9 dari masyarakat umum.
Dari 129 responden ahli, sebanyak 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Presiden tidak memadai. Selain itu, 83 persen menyatakan sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden, sedangkan 10 persen lainnya mengaku khawatir.
Survei terhadap masyarakat umum juga mencakup persepsi mengenai kondisi fisik dan mental Presiden dalam menjalankan tugas. Sebanyak 38 persen responden menilai kondisinya kurang baik, sedangkan 23 persen menilainya tidak baik sama sekali.
Penilaian tersebut merupakan persepsi responden dalam survei, bukan hasil pemeriksaan medis atau evaluasi kesehatan profesional.
Pengumpulan data untuk laporan Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Penelitian melibatkan kelompok masyarakat umum dan ahli dengan metode pengambilan sampel berbeda.
Untuk masyarakat umum, CELIOS menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads. Sementara itu, responden ahli dijangkau menggunakan metode snowball sampling.
Karena responden masyarakat umum tidak dipilih melalui pengambilan sampel acak berbasis probabilitas, hasilnya tidak otomatis dapat digeneralisasi untuk mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Terdapat pula perbedaan jumlah responden dalam pemberitaan. Bhima menyebut 1.122 responden ketika memaparkan temuan mengenai stres akibat kebijakan pemerintah, sedangkan laporan IDN Times menyebut 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli.
Perbedaan tersebut perlu dicocokkan dengan laporan metodologi resmi CELIOS untuk memastikan jumlah sampel yang digunakan pada setiap analisis.
Dengan demikian, temuan mengenai stres akibat kebijakan pemerintah, tekanan ekonomi, dan preferensi politik perlu dibaca sebagai gambaran persepsi responden berdasarkan metode penelitian yang digunakan, bukan sebagai representasi otomatis dari seluruh masyarakat Indonesia. (*)
