Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co - DPRD Kota Samarinda melalui Komisi IV memberikan catatan kritis terhadap program digitalisasi pendidikan yang terus didorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. DPRD menilai percepatan transformasi digital di sektor pendidikan harus dibarengi kesiapan infrastruktur dan ukuran program yang jelas.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan digitalisasi pendidikan memang menjadi kebutuhan seiring perkembangan teknologi dan posisi Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, pemerintah diminta tidak terburu-buru menerapkan sistem pendidikan berbasis digital tanpa memastikan pemerataan fasilitas penunjang di seluruh sekolah.
“Masih ada sekolah yang bahkan kesulitan mendapatkan sinyal internet,” ungkapnya, Sabtu 23 Mei 2026.
Menurutnya, masih ada sejumlah wilayah di Samarinda yang mengalami keterbatasan jaringan internet, seperti kawasan Balai Buaya di Kelurahan Bukuan, Loa Kumbar di Kelurahan Loa Buah, hingga Tanah Merah di Samarinda Utara.
Anhar menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan baru dalam dunia pendidikan apabila digitalisasi dipaksakan berjalan tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Pemkot menyusun cetak biru atau blueprint pendidikan digital yang terukur dan memiliki arah kebijakan yang jelas.
“Harus ada ukuran yang jelas. Jangan sampai program berjalan tanpa arah dan akhirnya hanya jadi proyek simbolis,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti penggunaan anggaran dalam program digitalisasi pendidikan. Pengawasan dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan sekolah-sekolah di pusat kota, sementara wilayah pinggiran justru tertinggal.
“Kami tidak ingin digitalisasi pendidikan hanya terlihat megah di pusat kota, sementara anak-anak di pinggiran semakin tertinggal karena akses internet mereka tidak dipenuhi,” tegasnya.(*)
Editor : Redaksi
