Penulis: Presisi 1
Samarinda, Presisi.co – Gelombang penolakan terhadap dugaan masuknya kepentingan politik praktis dalam proses Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Pilrek Unmul) mulai menguat di Kalimantan Timur. Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur secara terbuka menyuarakan sikap tegas agar dunia pendidikan tinggi tetap steril dari intervensi politik.
Sikap itu disampaikan dalam konsolidasi lintas elemen masyarakat yang digelar di Avens Cafe, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda. Forum tersebut dihadiri sekitar 39 organisasi yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi hingga organisasi kepemudaan.
Di tengah dinamika Pilrek Unmul yang mulai menjadi perhatian publik, forum tersebut menegaskan bahwa Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, melainkan simbol marwah pendidikan Kalimantan Timur yang harus dijaga dari kepentingan-kepentingan non akademik.
Rektor Unmul turut hadir dalam forum itu atas undangan langsung Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur. Kehadirannya disebut sebagai ruang dialog terbuka agar berbagai elemen masyarakat dapat menyampaikan keresahan sekaligus harapan terhadap masa depan dunia pendidikan di Kalimantan Timur.
Forum menilai dinamika Pilrek Unmul saat ini mulai memperlihatkan gejala masuknya kepentingan politik praktis ke ruang akademik. Situasi tersebut dinilai berbahaya karena dapat merusak independensi kampus dan menghancurkan prinsip meritokrasi dalam dunia pendidikan tinggi.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang, menegaskan bahwa kampus tidak boleh dijadikan arena perebutan pengaruh politik.
“Begitu politik praktis masuk ke kampus, maka yang rusak bukan hanya sistemnya, tetapi juga kepercayaan publik. Ini garis merah yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Jaang bahkan menyatakan kesiapan forum untuk membawa persoalan tersebut hingga ke pemerintah pusat apabila situasi dianggap mengancam independensi dunia pendidikan.
“Jika kami harus turun langsung hingga ke kementerian bahkan kepada Presiden Republik Indonesia demi menjaga dunia pendidikan Kalimantan Timur, khususnya Universitas Mulawarman, maka saya siap memimpin barisan ini,” lanjutnya.
Nada serupa juga disampaikan Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru. Ia mengingatkan bahwa kondusivitas kampus yang selama ini terjaga jangan sampai rusak akibat ambisi segelintir pihak dalam momentum pemilihan rektor.
“Kami mungkin tidak memiliki hak pilih dalam Pilrek, tetapi kami punya tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Vendy juga menyinggung capaian Universitas Mulawarman selama dipimpin Rektor saat ini, Prof. Abdunnur. Menurutnya, berbagai prestasi dan kemajuan universitas menjadi alasan penting mengapa keberlanjutan pembangunan kampus harus dijaga.
Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menilai politisasi pendidikan bukan hanya ancaman bagi dunia akademik, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat.
Ketua DAD Kaltim, Viktor Juan, menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas urusan internal kampus.
“Kami bicara bukan hanya soal kampus. Ini soal stabilitas sosial. Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata dan tidak boleh diremehkan,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan, menegaskan forum tersebut bukan gerakan politik praktis, melainkan gerakan moral untuk menjaga independensi pendidikan tinggi.
“Ini bukan forum politik praktis. Kami berkumpul karena memiliki keresahan yang sama terhadap ancaman politik praktis yang mulai masuk ke lingkungan kampus,” ujarnya.
Pernyataan lebih keras datang dari kalangan akademisi. Prof. Adri Patton menilai proses pemilihan rektor seharusnya diisi dengan pertarungan gagasan dan visi pembangunan universitas, bukan pertarungan dukungan politik.
“Jika indikator kepemimpinan kampus adalah prestasi, maka Unmul hari ini memiliki track record yang konkret di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur,” tegasnya.
Menurut Adri, berbagai capaian dan transformasi yang diraih Unmul dalam beberapa tahun terakhir seharusnya menjadi pijakan utama dalam menentukan arah kepemimpinan kampus ke depan.
“Oleh karena itu, menjadi kemunduran berpikir apabila proses pemilihan rektor justru lebih menonjolkan dukungan politik dibanding gagasan keberlanjutan pembangunan universitas,” katanya.
Ia menilai independensi kampus saat ini sedang dipertaruhkan. Karena itu, ia mengingatkan agar meritokrasi akademik tidak tumbang akibat infiltrasi kepentingan praktis dari luar kampus.
Sebagai bentuk konkret gerakan moral tersebut, seluruh tokoh dan elemen yang hadir menandatangani surat pernyataan sikap bersama.
Dokumen itu berisi komitmen menolak segala bentuk politisasi pendidikan tinggi, menjaga independensi kampus, serta mendorong agar proses Pilrek Unmul berlangsung objektif, bersih, dan bermartabat berdasarkan kapasitas akademik.
Forum juga menyatakan surat pernyataan itu akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk aspirasi resmi masyarakat Kalimantan Timur terkait kekhawatiran terhadap potensi infiltrasi politik praktis dalam proses Pilrek Unmul.
Dalam pernyataan sikapnya, forum menegaskan lima poin utama, yakni menolak segala bentuk politisasi pendidikan tinggi, menjaga kampus tetap steril dari kepentingan politik praktis, mengingatkan potensi instabilitas sosial akibat penyalahgunaan ruang akademik, mendesak Pilrek berjalan berdasarkan kapasitas dan integritas akademik, serta menjaga Universitas Mulawarman sebagai benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.
Bagi forum tersebut, persoalan ini bukan lagi sekadar dinamika pemilihan pimpinan kampus. Mereka menilai masa depan generasi muda, marwah pendidikan tinggi, hingga stabilitas sosial Kalimantan Timur ikut dipertaruhkan apabila dunia pendidikan dibiarkan terseret kepentingan politik praktis. (*)
Editor: Redaksi
