Penulis: Novia Intan Nur Ramadhani
Jakarta, Presisi.co – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan negara hadir dalam penanganan tragedi tabrakan kereta di Bekasi Timur dengan menyiapkan dukungan anggaran untuk pemulihan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sekaligus menjamin penanganan korban.
Kecelakaan yang terjadi pada 27 April 2026 itu melibatkan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat. Insiden tersebut menyebabkan korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka, serta berdampak pada terganggunya layanan transportasi di jalur padat Jabodetabek.
Pemerintah pusat disebut telah menginstruksikan langkah cepat, mulai dari penanganan korban hingga investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Dukungan anggaran negara melalui skema APBN juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasional KAI di tengah tekanan pascakecelakaan.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis tanpa terkendala biaya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah menanggung penuh biaya rumah sakit serta memberikan santunan kepada korban meninggal dunia.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing Rp50 juta,” ujarnya Dedi, dikutip dari infobanknews.com, Selasa (28/4/2026).
Kebijakan tersebut mencakup pembiayaan bagi korban luka hingga santunan bagi ahli waris korban meninggal sebagai bentuk kehadiran negara dalam situasi darurat.
Selain itu, pihak KAI juga memastikan tanggung jawab terhadap penumpang tetap dijalankan. Perusahaan menanggung biaya pengobatan korban serta memberikan kompensasi sesuai ketentuan, bekerja sama dengan pihak asuransi.
Langkah cepat pemerintah dan operator ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan transportasi sekaligus menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian nasional, termasuk penguatan infrastruktur, sistem sinyal, serta manajemen lalu lintas kereta yang semakin padat.
Pemerintah menegaskan investigasi akan dilakukan secara menyeluruh, dengan tujuan memastikan penyebab kecelakaan terungkap dan langkah perbaikan dapat segera diterapkan guna mencegah kejadian serupa terulang. (*)
Editor: Redaksi
