Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa polemik terkait penunjukan direktur utama Bank Kaltimtara sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang saham mayoritas.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebagai pemegang saham minoritas tidak akan mencampuri proses pengambilan keputusan yang berada di tangan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.
“Soal Bank Kaltimtara itu adalah kewenangan pemilik saham mayoritas. Kami tidak ingin masuk mengintervensi pertimbangan Pak Gubernur,” ujarnya, Selasa 31 Maret 2026.
Andi Harun menyatakan pihaknya percaya bahwa gubernur akan mengambil keputusan secara objektif dan rasional dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan.
Ia juga menyinggung adanya aspirasi dari masyarakat yang menginginkan figur putra daerah mengisi posisi strategis di bank tersebut, selama memenuhi kualifikasi profesional.
“Ada aspirasi masyarakat, keinginan tokoh-tokoh agar ada putra daerah yang layak secara profesional bisa dipertimbangkan. Tapi kalau tidak ada, tentu tidak bisa dipaksakan,” katanya.
Menurutnya, sektor perbankan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman kuat di bidang keuangan.
“Urusan bank ini tidak sama dengan institusi lain. Ini butuh tenaga yang sangat profesional, dari kalangan banker yang memang berpengalaman,” tegasnya.
Ia berharap pimpinan Bank Kaltimtara ke depan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
“Kita ingin BPD ini menjadi institusi yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
Andi Harun juga mengakui keterbatasan peran Pemkot Samarinda dalam proses tersebut, mengingat porsi kepemilikan saham yang relatif kecil.
“Nilai saham kita hanya sekitar 2 persen, sehingga ruang untuk menentukan sangat terbatas. Kita hanya bisa memberikan saran dan masukan,” jelasnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk mempercayakan proses penentuan kepada pemegang saham mayoritas.
“Kita doakan Pak Gubernur mengambil keputusan yang paling bijak dan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
