Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Penutupan sementara Jembatan Mahulu di Kecamatan Loa Janan Baru akibat insiden tabrakan kapal tongkang kembali menuai keluhan masyarakat.
Wagra asal Loa Janan Ilir, Kamarul Azwan yang juga sebagai mahasiswa, menilai dampak dari insiden tersebut justru dirasakan langsung oleh warga dan para pekerja sektor logistik, meski kesalahan berasal dari pihak kapal.
Ia menyampaikan bahwa jembatan Mahulu selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas masyarakat, khususnya sopir truk pengangkut logistik dan material.
“Yang melakukan kesalahan kapal tongkang, tapi masyarakat yang menanggung dampaknya. Jembatan Mahulu ini tulang punggung mobilitas warga dan distribusi logistik. Penutupan ini sangat membebani masyarakat,” ujar Kamarul, Sabtu 31 Januari 2026.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas PUPR serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memperketat pengawasan di alur Sungai Mahakam.
“PUPR Kaltim dan KSOP harus serius membenahi jembatan dan pengawasan pelayaran. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang dan masyarakat yang selalu dirugikan,” tegasnya.
Keluhan juga datang dari masyarakat lokal yang bekerja sebagai sopir truk.
Penutupan Jembatan Mahulu memaksa mereka melintasi Jembatan Mahakam IV yang kini memberlakukan pembatasan jam operasional kendaraan berat, yakni hanya pukul 22.00 hingga 05.00 Wita. Kondisi tersebut kerap memicu antrean panjang dan kemacetan.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle menegaskan bahwa pembatasan kendaraan berat di Jembatan Mahakam IV dilakukan semata-mata demi keselamatan pengguna jalan.
Pihaknya memahami keresahan para sopir truk dan pelaku usaha logistik, terutama yang mengangkut kebutuhan pokok.
“Kami memaklumi keluhan saudara-saudara kita yang menggantungkan roda ekonominya di sana. Namun rekayasa lalu lintas ini diputuskan pemerintah dengan pertimbangan keselamatan konstruksi jembatan,” ujar Sabaruddin.
Saat ini, kendaraan dengan berat maksimal 8 ton hanya diizinkan melintas Jembatan Mahakam IV pada jam tertentu, dengan batas tinggi kendaraan tidak lebih dari 2,45 meter.
Menurut Sabaruddin, kebijakan tersebut merujuk pada regulasi keselamatan transportasi yang mengatur pembatasan beban pada infrastruktur jembatan.
“Kalau jembatan dipaksakan dilalui kendaraan berat dan terjadi kerusakan fatal, risikonya jauh lebih besar dan bisa memakan korban jiwa,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran lonjakan harga bahan pokok, DPRD Kaltim menilai dampaknya tidak akan signifikan karena jembatan tidak ditutup total dan masih diberlakukan sistem buka-tutup.
“Masih ada jam operasional. Dampaknya mungkin ada, tetapi tidak signifikan. Ini bersifat sementara dan akan dievaluasi seiring perbaikan jembatan,” jelasnya.
DPRD Kaltim berharap masyarakat dapat memahami bahwa keselamatan menjadi prioritas utama, sembari pemerintah daerah mempercepat proses perbaikan dan penguatan jembatan agar aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan normal.
Sebagai informasi, kendaraan berat dari arah Samarinda Kota menuju Samarinda Seberang diarahkan melalui Jalan Ir. Sutami – Jalan Slamet Riyadi – kawasan Patung Pesut – Jalan Untung Suropati – Jalan APT Pranoto.
Sementara dari Samarinda Seberang menuju Samarinda Kota, kendaraan dialihkan melalui Kompleks Stadion Palaran – Jalan Rifadin – Jalan KH Harun Nafsi – Jalan APT Pranoto – Jembatan Mahakam IV – putar balik Jalan Slamet Riyadi – Jalan Untung Suropati – Jalan Ir. Sutami. (*)
Editor: Redaksi
