Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan dukungannya terhadap program magang nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui DIPA Kementerian Ketenagakerjaan, dengan alokasi sebanyak 20.000 peserta magang secara nasional.
Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyebarluaskan informasi program ini melalui media sosial, ia mengakui bahwa sampai saat ini, pihak kementerian belum mengirimkan surat resmi ke Gubernur maupun kepala daerah di Kaltim terkait pelaksanaan teknis di daerah.
“Kita akan monitor dalam 2-3 hari ke depan apakah ada perusahaan di Kaltim yang mulai berpartisipasi. Saat ini, kami masih menunggu surat resmi dari kementerian,” kata Rozani, Senin 6 Oktober 2025.
Program ini terbuka bagi lulusan perguruan tinggi yang lulus sejak Agustus 2024 dan berasal dari kampus yang terdaftar di Kemendikbud Ristek.
Durasi magang ditentukan maksimal 6 bulan, dan pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Siap Kerja.
Para peserta magang akan menerima uang saku minimal setara Upah Minimum Provinsi (UMP), yang saat ini berada di angka sekitar Rp3,6 juta.
Jika magang dilakukan di perusahaan yang memiliki standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari UMP, maka peserta berpotensi menerima jumlah yang lebih besar.
“Kita harapkan program ini linier dengan latar belakang pendidikan peserta, agar kompetensi yang diperoleh benar-benar sesuai kebutuhan dunia kerja,” tambah Rozani.
Karena anggaran APBN berakhir Desember 2025, pelaksanaan magang idealnya dimulai paling lambat Oktober ini.
“Namun, jika program diperpanjang hingga enam bulan penuh, pemerintah pusat disebut sedang mengkaji kemungkinan tambahan anggaran,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
