Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Rencana distribusi air dari Sungai Mahakam ke Kota Bontang sebagai solusi defisit air bersih mendapat dukungan penuh dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi III, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menyentuh isu kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Air bersih bukan hanya kebutuhan harian, tapi faktor penting dalam mencegah stunting dan menjamin tumbuh kembang generasi masa depan. Maka, ini harus jadi prioritas daerah,” ujarnya, Jumat 13 Juni 2025.
Menurut Syarifatul, kelangkaan air bersih di Bontang harus disikapi dengan pendekatan jangka panjang.
Salah satunya dengan mengalirkan air dari Sungai Mahakam, yang dinilai cukup potensial jika dihitung secara efisien dari sisi teknis dan ekonomi.
“Kalau memang Sungai Mahakam bisa jadi sumber utama untuk Bontang, tentu harus dihitung cermat: dari sisi biaya, jarak, hingga potensi jumlah penduduk yang dilayani. Tapi secara prinsip, kami mendukung,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur distribusi seperti jaringan pipa harus disesuaikan dengan kebutuhan air bersih di Bontang yang terus meningkat, seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas industri.
Syarifatul juga menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan daerah (Perusda) dalam proyek ini, agar pengelolaan air tidak hanya fokus pada pelayanan publik, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan usaha.
“PDAM atau Perusda tetap perlu menjaga efisiensi agar pelayanan air bisa berjalan optimal tanpa jadi beban. Tapi yang utama, jangan sampai masyarakat jadi korban karena lambatnya realisasi solusi air bersih ini,” tambahnya.
Dari aspek kesehatan, ia menegaskan ketersediaan air bersih berkorelasi langsung dengan upaya penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di Kaltim.
“Kalau anak-anak kita terus mengonsumsi air yang tidak sehat, maka jangan heran jika angka stunting tinggi. Ini bukan hanya soal proyek air, tapi soal masa depan generasi emas Kaltim,” tegasnya.
Ia berharap rencana tersebut segera dimatangkan dan dijalankan sebagai bagian dari kebijakan strategis daerah untuk menjamin hak dasar masyarakat.
“Air bersih harus dianggap sebagai fondasi pembangunan, bukan sekadar infrastruktur. Kalau visi kita ingin melahirkan generasi unggul, maka akses air bersih harus jadi prioritas utama,” pungkasnya. (*)
